Peranan Lembaga Keuangan Indonesia pada Financial Deepening

Maka untuk menjaga financial deepening agar tetap pada trend positif perlu melakukan kebijakan pada sektor keuangan, perbankan, maupun moneter.

Perkembangan financial deepening sangat bermanfaat bagi pembangunan apabila mampu berperan secara optimal dalam pembiayaan sektor riil. Pembiayaan seperti investasi maupun konsumsi swasta didominasi oleh kredit perbankan karena pasar modal belum dapat berkembang dengan baik.

Hal seperti ini pada umumnya terjadi di negara berkembang, dan terjadi pula di Indonesia. Dengan melakukan pendekatan data outstanding kredit dalam perbankan juga teramasuk kredit BPR, penerbitan saham, penerbitan obligasi serta pembiayaan multifinance sangat terlihat bahwa peranan dari perbankan masing sangat dominan.

Sektor swasta sangat bergantung pada kredit bank. Hal ini dapat dilihat dari tingginya porsi kredit perbankan. Akibatnya, apabila terjadi krisis dan perbankan terkena dampaknya, kegiatan investasi tersebut menjadi terganggu.

Seperti kondisi saat ini, juga terlihat bahwa struktur pembiayaan dari sektor keuanngan di Indonesia masih bersifat bank-based. Perkembangan lembaga keuangan bukan bank saat ini semakin meningkat, hal ini menyebabkan menurunnya ketergantungan sektor swasta terhadap kredit bank sehingga dapat mendorong stabilitas di sektor keuangan.

Dengan terjadinya wabah COVID-19 seperti saat ini, pembiayaan investasi sektor swasta harus tetap berjalan meskipun salah satu lembaga yang berperan terkena dampak dari kondisi tersebut. Lembaga lain digunakan untuk sumber pendanaan.

Masyarakat akan lebih menerima banyak pilihan portofolio untuk berinvestasi. Dan tidak bergantung pada simpanan bank saja. Sehingga dapat meningkatkan efisiensi dari sisi perbankan karena adanya competitor. Hal tersebut dapat memperbaiki transmisi kebijakan moneter dalam jangka panjang, khususnya dalam pembentukan suku bunga di pasar keuangan.

Dana pensiun juga berperan dalam financial deepening. Karena dana pensiun dinilai memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan financial deepening. Akan tetapi, kontribusinya masih dikatakan sangat rendah.

Lembaga ini membutuhkan dorongan yang lebih guna menempatkan dananya tersebut pada instrument investasi jangka panjang. Yang salah satunya dengan evaluasi pengukuran target knerja manajemen pengelola dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Melalui kebijakan batas minimum alokasi aset dana pensiun juga dapat dioptimalkan dengan persyaratan diversifikasi instrument investasi sehingga dapat meningkatkan pengembangan instrument investasi dalam jangka panjang (POJK No 1?POJK. 05/2016 jo. POJK No 56/POJK.05/2017).