Krisis Demokrasi, Dorongan Uni Eropa dalam Menyetarakan Hak LGBT di Polandia

Proses ini diketahui sebagai eropanisasi atau proses integrasi dimana bidang kebijakan dalam negeri menjadi tunduk terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa. Isu mengenai diskriminasi tersebut kemudian menjadi isu yang sangat menarik perhatian bagi Uni Eropa. 

Sejatinya, Uni Eropa telah menetapkan beberapa norma serta hukum terkait upaya dalam mengatasi isu-isu terkait diskriminasi hak asasi manusia dan diharpkan bagi negara anggota untuk dapat mengadopsi hukum serta norma yang telah ditetapkan untuk dapat diimplementasikan sebagai kebijakan nasional dan menjamin kebebasan hak warga bernegara. 

Polandia mendapati berbagai kecaman oleh Uni Eropa atas diterapkannya resolusi anti-LGBT dan penetapan Zona Bebas LGBT di beberapa wilayah sebagai bentuk defensif dari serangan nilai "tradisional" yang dipegang teguh oleh masyarakat setempat. Menanggapi hal tersebut, Uni Eropa secara tegas akan membatalkan anggaran yang diberikan secara rutin bagi pendanaan wilayah negara anggota Uni Eropa. 

Hal ini dikarenakan langkah yang ditempuh oleh Polandia bertabrakan dengan nilai yang terdapat pada Komisi Eropa. Klasifikasi Zona Bebas LGBT merupakan sebuah pelanggaran dalam hukum Uni Eropa mengenai non-diskriminasi atas dasar orientasi seksual.  

Usaha untuk membebaskan Polandia dari krisis demokrasi nampaknya mulai membawakan hasil, putusan yang disahkan oleh pengadilan agung Polandia pada bulan Juni lalu memerintahkan berbagai otoritas lokal yang menyatakan diri terbebas dari "ideologi LGBT" untuk membalikkan posisi mereka. 

Beberapa kawasan yang awalnya di deklarasikan sebagai Zona Bebas LGBT mulai menurunkan identitas tersebut. Hal ini membuktikan secara nyata bahwasanya usaha masyarakat sipil serta dorongan legalisasi dari Uni Eropa sebagai organisasi supranasional mampu mendorong Polandia untuk menciptakan lingkungan yang menjamin kebebasan dan hak warga bernegara.