Menakar Jumlah Kementerian dalam Menanggapi Pro dan Kontra

Begitu juga disampaikan oleh Herzaky Mahendra selaku Kepala Badan Komunikasi Strategi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat bahwa selama untuk kepentingan rakyat penambahan sejumlah kementerian tidak ada salahnya, dengan demikian urusan pemerintahan yang ditangani akan lebih spesifik dan lebih fokus.

Berbeda dengan pandangan   Wapres Ma`ruf Amin  bahwa saat ini jumlah kementerian sudah cukup ideal karena dalam penentuan tersebut sudah melewati tahap kajian sebagiamana termuat laman detik..com (7/05/2024). 

Dinamika perpolitikan kita harus disikapi secara arif. Pada titik temu di harapan mampu mendapatkan solusi secara demokratif. Efisiensi penambahan sejumlah kementerian pun harus dipertimbangkan matang-matang.  Jangan sampai pada akhirnya menimbulkan kan gejolak yang tidak diinginkan.  

Menurut hemat saya beberapa pertimbangan dalam hal penambahan jumlah kementerian antara lain;

• Efisiensi anggaran. Dengan menambah jumlah kementerian sudah barang tentu kita harus mengalokasikan  anggaran yang besar. Berapa anggaran yang digelontorkan dari masing-masing Kementerian
• Harus  merevisi undang-undang nomor 39 tahun 2008. Dalam hal ini harus melalui proses yang panjang.  
• Terjadinya tumpang tindih kewenangan antar kementerian dan akan memperpanjang birokrasi
• Sistem digital telah meringankan dalam melakukan tata kelola kementerian.  Dengan demikian  bahkan bisa dilakukan pengurangan dari standar maksimal. 
• Kemudian kesan bagi-bagi kue menjadi rumor yang tak sedap sehingga akan merusak nilai demokrasi. Walaupun tanpa disadari bahwa partai pendukung kemungkinan dipastikan dapat jatah. Sudah barang tentu dalam penunjukan, saya yakin bahwa mereka orang-orang yang berkompeten. 

Kesimpulan

Penambahan sejumlah kementerian baru sebuah wacana. Namun dapat dijadikan   pemikiran, apakah diperlukan? Hal tersebut harus  disesuaikan dengan kebutuhan  negara dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas anggaran.