Cerita Soal Sertifikat Tanah, yang Tersisip Foto Presiden

Saya temui, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil, saya tanyakan soal mengapa ada foto Presiden disisipkan dalam setiap buku sertifikat yang diberikan ke warga, apakah ada unsur kampanye di tahun politik?

Menteri Sofyan menjawab, bahwa hal itu (foto dan pesan Presiden dalam Sertifikat) adalah sesuatu yang wajar untuk mengingatkan para pemegang sertifikat hasil pengurusan gratis, agar menjaga sertifikat miliknya. Meski saya juga menanyakan jika dihitung dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres 2014 yang berjumlah 190 juta, dan dikaitkan dengan target bagi bagi sertifikat gratis hingga 2019 yang berjumlah 20 juta sertifikat, maka jumlah ini sama dengan 10 persen pemilih DPT, belum lagi bila penerima sertifikat yang merupakan kepala keluarga, memengaruhi anggota keluarganya. Jumlah yang fantastis!

Menteri Sofyan, lagi -- lagi menolak mengaitkan bagi-bagi sertifikat dengan upaya politik.

Data Versi Menteri ATR

Kembali ke soal data lahan, apa kata Menteri Sofyan. Ternyata pemerintah membantah baik data Amien Rais maupun data Prabowo Subianto. Termasuk data dari Databoks Katadata yang menuliskan rasio gini lahan Indonesia dari tahun 1973 sampai 2013, yang memang berkisar antara 60-70 persen, yang artinya, 1 persen rakyat Indonesia menguasai 60-70 persen lahan di seluruh Indonesia.

Angkanya jauh lebih kecil dari itu, karena sebagian besar tanah justru dimiliki oleh Negara, dan dipinjamkan kepada pihak ketiga untuk dimanfaatkan. Namun status kepemilikan, masih milik Negara. Dan tidak ada istilah rasio gini lahan. Yang ada adalah rata -- rata kepemilikan lahan oleh petani Indonesia yang memang diakuinya masih kecil dibanding rata-rata di Negara ASEAN sekalipun, yakni di bawah 1 hektar per petani.

Bagaimana pun, di negara demokrasi, kritik akurat, namun dengan data yang tepat, selalu dibutuhkan. Kritik memunculkan tanya dan meletupkan kontestasi informasi. Semuanya berujung pada transparansi. Teruslah mengkritik, karena negeri membutuhkan perbaikan yang tepat dari masyarakat!

Saya Aiman Witjaksono...

Salam!