Ketika Ranah Personal Tak Lagi Aman: Fenomena Femisida dan Ancaman terhadap Keselamatan Perempuan

Pemenuhan Tanggung Jawab

Ketika seorang pria merasa terbebani oleh tanggung jawab atas kelahiran anak yang tidak diinginkan, sangat memungkinkan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan yang sering kali dianggap sebagai penyebab situasi tersebut. Tak hanya kewajiban emosional, pria yang merasa tidak mampu memenuhi kewajiban finansial hubungannya juga dapat mengalami stres dan frustasi, yang akhirnya mengarah pada tindakan kekerasan sebagai cara untuk melepaskan tekanan. 

Penolakan Cinta

Penolakan cinta mungkin mengarah pada tindakan kekerasan. Jika cinta atau afeksi ditolak, terutama jika pria merasa memiliki hak atau klaim atas perempuan tersebut, reaksi yang ditimbulkan dapat sangat ekstrim seperti femisida.

Paksaan Hubungan Intim

Pria memaksa perempuan untuk memenuhi kebutuhan seksualnya jika mereka menolak, ini seringkali mengarah pada kekerasan fisik dan emosional sebagai cara untuk memaksa atau menghukum penolakan tersebut. 

Upaya Pencegahan Femisida 

Langkah penting untuk mencegah femisida adalah meningkatkan perlindungan hukum bagi perempuan dengan memastikan bahwa korban kekerasan memiliki akses yang memadai ke perlindungan hukum dan keadilan. Penerapan penegak hukum yang tegas terhadap pelaku kekerasan perempuan akan memberikan sinyal kuat bahwa kekerasan tidak akan diterima dan akan dihukum secara adil.

Bentuk hukum yang tepat untuk pencegahan femisida adalah hukum pidana yang mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan. Hukum pidana ini harus mencakup aturan yang jelas mengenai kekerasan, ancaman dan sanksi pidana bagi pelaku, serta sistem penegakan hukum yang efektif. Selain itu, perlindungan hukum bagi perempuan juga termasuk aspek perlindungan terhadap hak-hak asasi perempuan dan peningkatan kapasitas untuk layanan korban kekerasan. Kelembagaan diperlukan untuk membantu korban kekerasan pulih dari trauma, membangun kembali kepercayaan diri, dan memperkuat pertahanan mereka terhadap tekanan dan ancaman yang mungkin datang dari pelaku kekerasan. Penting untuk memberikan dukungan sosial dan psikologis.

Seperti yang telah ditegaskan oleh Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi, penerapan pasal-pasal dalam KUHP, UU PKDRT, UU TPPO, UU Perlindungan Anak atau UU TPKS yang mengakibatkan kematian pada perempuan korban harus memberatkan pelaku kekerasan dan menjatuhkan sanksi yang tegas.

Pendidikan yang mendorong kesetaraan gender sangat membantu mencegah femisida karena memberikan pemahaman tentang hak-hak perempuan dan mengubah pemikiran yang mendukung budaya kekerasan. Sangat penting diadakannya perubahan untuk menghentikan femisida. Perubahan ini melibatkan upaya untuk menantang kebiasaan yang mengizinkan kekerasan terhadap perempuan. Pendidikan tentang kesetaraan gender dan hak asasi manusia dapat membantu meningkatkan kesadaran akan hak-hak perempuan dan mengurangi toleransi terhadap kekerasan. Tanpa perubahan, upaya hukum dan penegakan tidak akan cukup mengatasi masalah femisida secara menyeluruh.

Semua lapisan masyarakat harus berperan untuk memerangi femisida. Langkah-langkah penting yang harus ditegakkan adalah perlindungan hukum yang kuat, penegakan hukum yang tegas, pendidikan tentang kesetaraan gender, dan dukungan sosial dan psikologis bagi korban kekerasan. Kita dapat membuat lingkungan yang lebih aman dan adil bagi perempuan dan memerangi femisida dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, lembaga hukum, pendidikan, dan masyarakat. Masa depan yang bebas dari kekerasan gender adalah perjuangan kita bersama.