Sebaliknya, kebijakan yang sama bisa saja lebih efisien jika mencapai hasil yang serupa dengan biaya yang lebih rendah.
Sebagai contoh konkret, mari kita lihat kebijakan subsidi bahan bakar.Â
Kebijakan ini bisa sangat efektif dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah, namun tidak efisien jika pemerintah harus mengeluarkan anggaran yang sangat besar tanpa ada solusi jangka panjang yang mendalam.Â
Ini adalah tantangan yang sering dihadapi oleh banyak negara dalam merancang kebijakan yang berhasil namun tetap menggunakan anggaran secara bijaksana.
Keadilan dan Transparansi Sebagai Nilai yang Tidak Bisa Dikorbankan
Bagi banyak orang, pencapaian tujuan yang efektif dan efisien dalam administrasi negara sering kali dikaitkan dengan keadilan dan transparansi.Â
Tanpa kedua hal ini, bahkan kebijakan yang dianggap sukses sekalipun dapat menimbulkan ketidakpuasan atau ketidakpercayaan publik.Â
Pemerintah yang hanya berfokus pada hasil dan penghematan biaya tanpa memperhatikan dampaknya terhadap kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat dapat memunculkan ketidakadilan. Ini adalah bahaya besar dalam pengelolaan negara.
Contohnya, kebijakan pemotongan anggaran untuk sektor publik, yang tujuannya adalah untuk efisiensi, bisa saja merugikan kelompok masyarakat tertentu, misalnya kaum miskin atau mereka yang membutuhkan layanan kesehatan dasar.Â
Jika kebijakan ini tidak dilengkapi dengan program penyeimbang yang memperhatikan keadilan sosial, maka meskipun kebijakan tersebut efisien, ia bisa menjadi tidak adil.
Menurut laporan OECDÂ yang diterbitkan pada tahun 2023, negara-negara yang mengimplementasikan kebijakan publik dengan pendekatan transparansi dan keadilan sering kali mendapatkan hasil yang lebih baik dalam hal kepuasan masyarakat dan kepercayaan terhadap pemerintah.Â
Laporan ini menyoroti bagaimana negara-negara seperti Denmark dan Swedia berhasil menyeimbangkan efisiensi pemerintahan dengan prinsip keadilan sosial dan transparansi.
E-Government Sebagai Contoh Transparansi dalam Praktik
