Moratorium pembangunan hotel di Bali Selatan, yang diulas CNAÂ dan Business Standard, adalah salah satu contoh upaya pemerintah daerah untuk mengatasi masalah ini.Â
Namun, kasus Ubud Parq menunjukkan bahwa upaya tersebut belum sepenuhnya efektif, dan pelanggaran masih saja terjadi.
Kasus ini juga memunculkan pertanyaan tentang pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.Â
Bagaimana mungkin pembangunan ilegal skala besar seperti Ubud Parq bisa berlangsung begitu lama tanpa terdeteksi atau ditindak sejak awal?Â
Apakah ada celah dalam sistem perizinan dan pengawasan yang perlu diperbaiki?Â
Video di kanal Youtube Bruce Pohlmann tentang bisnis ilegal yang dijalankan orang asing di Bali juga menambah dimensi lain dalam permasalahan ini, yaitu perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas bisnis yang dilakukan oleh warga negara asing.
Penutupan Ubud Parq, dalam perspektif yang lebih luas, bisa menjadi momentum untuk refleksi dan perbaikan tata kelola pariwisata di Bali.Â
Ini adalah kesempatan untuk meninjau kembali kebijakan tata ruang, memperketat sistem perizinan, dan meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum.Â
Tujuannya bukan untuk menghambat pembangunan, tetapi untuk memastikan bahwa pembangunan pariwisata di Bali berjalan secara berkelanjutan, bertanggung jawab, dan selaras dengan nilai-nilai budaya serta kelestarian lingkungan pulau ini.
Kesimpulan
Lorong gelap Kampung Rusia ini adalah metafora yang kuat. Ia menggambarkan ironi di balik gemerlap pariwisata Bali, di mana impian pembangunan yang tidak terkendali justru berujung pada kegelapan pelanggaran dan penegakan hukum.Â
Kasus ini adalah sebuah tamparan keras yang menyadarkan kita bahwa pembangunan yang tidak bertanggung jawab, yang mengabaikan aturan dan nilai-nilai luhur, hanya akan membawa kerugian jangka panjang.
