Teknologi mendekatkan pemerintah dan masyarakat, membuka pintu partisipasi publik yang lebih inklusif dan transparan.
Kalau kita bicara soal menyampaikan aspirasi masyarakat, zaman dulu caranya mungkin serba ribet. Mulai dari harus hadir di balai desa, ikut rapat RT, atau unjuk rasa yang melelahkan.Â
Tapi sekarang, teknologi telah membuka pintu baru. Dengan konsep digitalisasi partisipasi publik, masyarakat bisa menyampaikan pendapat tanpa harus meninggalkan rumah.Â
Ini sejalan dengan tujuan SDGs poin 16, yaitu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan partisipatif.Â
Tapi, apa sebenarnya digitalisasi partisipasi publik itu, dan bagaimana manfaatnya bagi pemerintah maupun masyarakat?
Apa Itu Digitalisasi Partisipasi Publik?
Dikutip dari Jurnal Humaniter, digitalisasi partisipasi publik adalah pemanfaatan teknologi untuk memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.Â
Contohnya adalah platform e-partisipasi yang memungkinkan warga memberikan masukan secara daring. Dengan teknologi ini, batasan geografis dan waktu bisa diatasi, sehingga partisipasi publik menjadi lebih inklusif.Â
Sebagai gambaran, kalau dulu masyarakat harus repot hadir secara fisik untuk memberikan aspirasi, sekarang cukup klik di layar ponsel.
Manfaat Digitalisasi Partisipasi Publik
Manfaat dari digitalisasi partisipasi publik tidak main-main. Bagi pemerintah, teknologi ini memberikan efisiensi dan transparansi yang sangat dibutuhkan.Â
Menurut Jurnal IICET, data yang dikumpulkan secara digital mempermudah analisis dan pengambilan keputusan yang lebih akurat. Selain itu, akses publik terhadap informasi menjadi lebih terbuka, sehingga potensi korupsi bisa ditekan.