Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya mendapatkan teori, tetapi juga keterampilan praktis yang dapat langsung digunakan.
3. Media Sosial
Di era digital, media sosial menjadi alat yang sangat efektif untuk menjangkau lebih banyak orang. Video singkat di platform seperti Instagram atau TikTok bisa menjadi media edukasi hukum yang menarik dan mudah dipahami.
Sebagai contoh, LBH Jakarta sering memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi hukum yang relevan, seperti cara melaporkan pelanggaran hak pekerja.Â
Menurut data mereka, postingan edukasi hukum di media sosial mampu menjangkau puluhan ribu orang dalam waktu singkat.
Urgensi Edukasi Hukum dalam Akses Keadilan
Mengapa edukasi hukum begitu penting? Jawabannya sederhana: tanpa pengetahuan hukum, masyarakat tidak akan mampu memperjuangkan hak-haknya.Â
Hal ini ditegaskan oleh UNODC yang menyatakan bahwa legal empowerment adalah fondasi dari access to justice (akses keadilan).
Akses keadilan bukan hanya soal keberadaan pengadilan atau undang-undang, tetapi juga soal kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan sistem hukum tersebut. Tanpa edukasi hukum, keadilan hanya akan menjadi konsep abstrak yang sulit dijangkau oleh mereka yang paling membutuhkan.
Misalnya, dalam kasus sengketa tanah, banyak petani yang kehilangan hak atas tanahnya karena tidak memahami prosedur hukum yang rumit.Â
Dengan edukasi hukum, mereka dapat mengetahui langkah-langkah yang harus diambil, seperti cara mengajukan keberatan atau melibatkan LBH untuk mendapatkan bantuan hukum.
Selain itu, edukasi hukum juga dapat mencegah pelanggaran hukum.Â
Masyarakat yang sadar hukum cenderung lebih berhati-hati dalam bertindak, karena mereka tahu konsekuensi hukumnya. Ini adalah langkah preventif yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih tertib dan damai.
Contoh Program Pemberdayaan Hukum
