Kolaborasi Masyarakat dan Pemerintah, Jaminan Keamanan Lokal dan Nasional

Keamanan di era modern bukan hanya tugas aparat, tapi kolaborasi erat masyarakat dan pemerintah demi perdamaian berkelanjutan.

Ketika membicarakan keamanan, kita sering membayangkan polisi, tentara, atau bahkan teknologi canggih seperti kamera pengawas. 

Tapi pernahkah kita berpikir bahwa keamanan juga bisa berasal dari masyarakat itu sendiri? 

Inilah yang disebut tata kelola keamanan berbasis masyarakat, sebuah pendekatan yang ternyata punya peran penting dalam mencapai tujuan global seperti Sustainable Development Goals (SDGs) 2030, khususnya tujuan ke-16 tentang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat.

Keamanan yang Berawal dari Rumah Kita Sendiri

Kita semua tahu, Indonesia adalah negara besar dengan keberagaman budaya, suku, dan agama. Tapi di balik keragaman ini, tantangan keamanan juga tak kalah besar. 

Konflik sosial, kejahatan, hingga ketimpangan sering menjadi isu utama. Di sinilah tata kelola keamanan berbasis masyarakat masuk. 

Menurut Osborne dan Gaebler dalam buku mereka Reinventing Government (1992), melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan adalah kunci untuk menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama.

Coba bayangkan. Ketika masyarakat merasa didengar dan dilibatkan dalam kebijakan keamanan, mereka akan lebih peduli. 

Contohnya sederhana: sistem ronda malam yang dulu populer. Dengan cara ini, masyarakat menjaga lingkungannya sendiri. Hal ini sejalan dengan prinsip good governance seperti transparansi dan akuntabilitas yang ditekankan oleh United Nations Development Programme (UNDP) dalam laporan SDG 16: Peace, Justice and Strong Institutions (2018).

Administrasi Publik sebagai Penggerak Utama

Tentu saja, melibatkan masyarakat bukan berarti pemerintah lepas tangan. Justru, peran administrasi publik sangat penting sebagai fasilitator. 

Mereka yang harus memastikan bahwa partisipasi masyarakat ini berjalan efektif dan terkoordinasi. Misalnya, melalui pelatihan atau menyediakan platform untuk berdiskusi. 

Seperti yang dijelaskan dalam Community Policing: A Contemporary Perspective oleh Jones (2014), kemitraan antara masyarakat dan aparat keamanan dapat meningkatkan kepercayaan dan efektivitas dalam menangani kejahatan.

Di Indonesia, konsep ini sebenarnya bukan hal baru. Lihat saja bagaimana program seperti Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) diterapkan di beberapa daerah. 

Tapi, tantangannya adalah bagaimana membuat program-program ini lebih inklusif dan berkelanjutan.

Hubungan dengan SDGs 2030

Kenapa semua ini penting? Karena dunia punya agenda besar: SDGs 2030. 

Salah satu tujuannya adalah menciptakan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. UNDP menekankan bahwa tata kelola yang inklusif dan partisipatif adalah kunci untuk mencapainya. 

Dengan melibatkan masyarakat, kita tidak hanya menciptakan rasa aman, tapi juga memperkuat kelembagaan. 

Menurut Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Bappenas, 2017), Indonesia sudah berkomitmen untuk mengintegrasikan pendekatan ini dalam kebijakan nasionalnya.

Ambil contoh konflik agraria yang sering terjadi di Indonesia. Dengan melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan, konflik semacam ini bisa dicegah. 

Partisipasi masyarakat menciptakan rasa kepemilikan atas keputusan yang diambil, sehingga mengurangi potensi gesekan.

Tantangan dan Peluang

Tentu saja, pendekatan ini tidak tanpa tantangan. Masih ada anggapan bahwa urusan keamanan adalah tugas pemerintah semata. 

Selain itu, kurangnya pendidikan dan kesadaran masyarakat juga menjadi hambatan. Namun, di balik tantangan ini, ada peluang besar. 

Dengan kemajuan teknologi, kita bisa memanfaatkan media sosial atau aplikasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. 

Bayangkan jika ada aplikasi khusus yang memungkinkan warga melaporkan kejadian di lingkungan mereka secara real-time.

Selain itu, edukasi juga menjadi kunci. Pemerintah perlu lebih gencar menyosialisasikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam keamanan. Misalnya, melalui program di sekolah atau komunitas.

Kesimpulan

Tata kelola keamanan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang tidak hanya relevan, tapi juga mendesak di era modern ini. 

Dengan melibatkan masyarakat, kita menciptakan keamanan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. 

Seperti yang dikatakan oleh Osborne dan Gaebler, partisipasi adalah kunci. Administrasi publik, dengan segala perannya, harus menjadi motor penggerak. 

Namun, ini bukan tugas pemerintah semata. Kita, sebagai masyarakat, juga punya tanggung jawab untuk aktif terlibat. Karena pada akhirnya, keamanan adalah tentang kita semua.

***

Referensi:

• United Nations Development Programme (UNDP). (2018). SDG 16: Peace, Justice and Strong Institutions. Diakses dari https: //www. undp. org/sustainable-development-goals/peace-justice-and-strong-institutions
• Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector.
• Jones, P. (2014). Community policing: A contemporary perspective.
• Kementerian PPN/Bappenas. (2017). Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.