Kolaborasi Masyarakat dan Pemerintah, Jaminan Keamanan Lokal dan Nasional

Selain itu, kurangnya pendidikan dan kesadaran masyarakat juga menjadi hambatan. Namun, di balik tantangan ini, ada peluang besar. 

Dengan kemajuan teknologi, kita bisa memanfaatkan media sosial atau aplikasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. 

Bayangkan jika ada aplikasi khusus yang memungkinkan warga melaporkan kejadian di lingkungan mereka secara real-time.

Selain itu, edukasi juga menjadi kunci. Pemerintah perlu lebih gencar menyosialisasikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam keamanan. Misalnya, melalui program di sekolah atau komunitas.

Kesimpulan

Tata kelola keamanan berbasis masyarakat adalah pendekatan yang tidak hanya relevan, tapi juga mendesak di era modern ini. 

Dengan melibatkan masyarakat, kita menciptakan keamanan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. 

Seperti yang dikatakan oleh Osborne dan Gaebler, partisipasi adalah kunci. Administrasi publik, dengan segala perannya, harus menjadi motor penggerak. 

Namun, ini bukan tugas pemerintah semata. Kita, sebagai masyarakat, juga punya tanggung jawab untuk aktif terlibat. Karena pada akhirnya, keamanan adalah tentang kita semua.

***

Referensi:

• United Nations Development Programme (UNDP). (2018). SDG 16: Peace, Justice and Strong Institutions. Diakses dari https: //www. undp. org/sustainable-development-goals/peace-justice-and-strong-institutions
• Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector.
• Jones, P. (2014). Community policing: A contemporary perspective.
• Kementerian PPN/Bappenas. (2017). Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.