Di banyak negara, standar ini sudah diterapkan sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan. Namun, penerapannya di Indonesia ternyata masih menunjukkan hasil yang kurang maksimal dalam mengurangi penyuapan.
Menurut penelitian yang diterbitkan di Researchgate, meskipun standar ISO ini memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mencegah praktik korupsi, implementasinya di Indonesia masih belum memberikan bukti empirik yang signifikan mengenai perbaikan kualitas pencegahan korupsi di sektor birokrasi.Â
Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pengawasan terhadap implementasi ISO atau bahkan karena kebiasaan lama yang sudah mengakar kuat di kalangan pejabat birokrasi.
Penting bagi kita untuk menyadari bahwa meskipun standar internasional ini memberi pedoman yang sangat bermanfaat, tidak ada sistem yang sempurna tanpa pengawasan yang ketat.Â
Oleh karena itu, penerapan ISO harus diimbangi dengan langkah-langkah pengawasan internal yang lebih kuat dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam memantau implementasi kebijakan ini.
Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi
Reformasi birokrasi tidak bisa berjalan dengan baik tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat.Â
Dalam banyak kasus, masyarakat sering kali merasa tidak berdaya terhadap praktik korupsi yang terjadi di sekitar mereka.Â
Padahal, keberhasilan reformasi ini sangat bergantung pada partisipasi mereka dalam mengawasi dan melaporkan ketidakberesan yang terjadi di birokrasi.
Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam mengawal reformasi ini. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat, baik melalui media sosial, organisasi masyarakat sipil, maupun lembaga swadaya masyarakat, dapat mempercepat perubahan yang diinginkan.Â
Media, misalnya, memiliki peran besar dalam meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan akuntabel.
Tidak hanya itu, masyarakat juga harus berperan dalam mendidik diri mereka untuk memahami hak-hak mereka dalam sistem birokrasi.Â
