Proses ini seharusnya mencakup serangkaian tes dan asesmen yang valid dan reliabel, yang menguji keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan posisi yang dilamar.Â
Dengan kata lain, seorang calon pegawai atau pegawai yang ingin dipromosikan tidak hanya cukup memiliki hubungan baik dengan atasan, tetapi harus menunjukkan bahwa dia memang memenuhi syarat untuk jabatan tersebut.
Transparansi dalam proses rekrutmen dan promosi ini sangat penting.Â
Tanpa transparansi, akan sulit untuk memastikan bahwa yang terbaiklah yang terpilih, bukan hanya mereka yang beruntung memiliki koneksi.Â
Wikipedia menjelaskan bahwa dalam meritokrasi, kesempatan diberikan kepada setiap individu berdasarkan prestasi, bukan berdasarkan latar belakang sosial atau ekonomi.Â
Hal ini sangat relevan dalam konteks birokrasi Indonesia, di mana meskipun ada kebijakan yang mendukung meritokrasi, sering kali kenyataan di lapangan berbeda.
Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan
Selain penilaian dan promosi, penerapan meritokrasi juga membutuhkan perhatian serius terhadap pengembangan kapasitas berkelanjutan pegawai.Â
Penerapan meritokrasi bukan berarti berhenti pada saat seseorang mendapatkan jabatan tertentu, tetapi terus berlanjut dengan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk meningkatkan kemampuan mereka.
Pendidikan dan pelatihan yang terarah sangat penting untuk memastikan bahwa pegawai tetap memiliki kompetensi yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas mereka.Â
Sebagai contoh, banyak instansi pemerintah yang sekarang ini mengadakan pelatihan manajerial, teknologi informasi, dan soft skills untuk memperkuat kemampuan pegawai mereka.Â
Semua ini bertujuan untuk membuat pegawai lebih siap menghadapi tantangan dan tugas yang semakin kompleks.