Penyederhanaan Birokrasi untuk Pelayanan yang Lebih Baik

Untuk lebih memahami penyederhanaan prosedur, mari kita lihat apa yang terjadi dalam beberapa proyek percontohan yang sudah diimplementasikan di daerah-daerah seperti Bali dan Banten. Di kedua provinsi ini, reformasi birokrasi sudah berjalan dengan baik. 

Salah satu contohnya adalah dengan menyetarakan jabatan struktural dan jabatan fungsional dalam sistem pemerintahan. 

Perubahan ini membantu mempercepat proses pengambilan keputusan, karena tidak ada lagi penghalang antara keputusan yang diambil oleh pejabat struktural dengan implementasinya di lapangan yang dilakukan oleh pejabat fungsional. 

Dengan begitu, masyarakat tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan pelayanan yang mereka butuhkan.

Namun, seperti yang dijelaskan oleh LAN, meskipun sudah ada perubahan yang positif, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah adanya perbedaan dalam tugas pokok dan fungsi yang harus diselaraskan agar transisi ini berjalan lancar. 

Proses ini bukan tanpa rintangan. Mengubah struktur yang sudah ada bertahun-tahun tentu bukanlah hal yang mudah. 

Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap perubahan dilakukan dengan hati-hati dan melibatkan semua pihak yang terkait dalam proses transisi tersebut.

Kolaborasi Antar Instansi: Kunci Keberhasilan Penyederhanaan

Kolaborasi antar instansi menjadi hal yang tak kalah penting dalam proses penyederhanaan birokrasi. 

Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN LAN menyatakan bahwa penyederhanaan birokrasi harus menciptakan birokrasi yang lebih agile atau gesit dan responsif. 

Di sini, pejabat fungsional memegang peran penting karena mereka berfungsi sebagai jembatan antara pejabat struktural dan fungsional.

Dalam sistem birokrasi yang lebih efisien, pejabat fungsional memiliki tugas untuk menghubungkan antara kebijakan yang ditetapkan dengan implementasi di lapangan, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat dan lebih tepat sasaran.