Pengawasan Publik Untuk Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel

Dalam konteks ini, Shapiro (2018) dalam bukunya "The Moral Foundations of Politics" menekankan bahwa, dalam sistem demokrasi, pengawasan tidak hanya datang dari dalam pemerintah, tetapi harus ada pengawasan eksternal yang aktif dari masyarakat. 

Sebagai contoh, kita dapat melihat banyaknya kasus penyalahgunaan dana yang baru terungkap berkat adanya laporan atau protes dari masyarakat yang aktif mengawasi. 

Pengawasan masyarakat bukan hanya soal kritik atau tuduhan kosong, tetapi juga soal berpartisipasi secara aktif dalam memberikan masukan yang konstruktif, baik melalui diskusi publik, forum-forum terbuka, atau media sosial.

Bagaimana caranya? Di era digital ini, kita bisa ikut berpartisipasi hanya dengan satu klik. 

Media sosial, seperti Twitter atau Tiktok, memberi kita ruang untuk berbicara dan berbagi pendapat tentang kebijakan atau keputusan pemerintah. 

Dengan menjadi lebih aktif di ruang-ruang ini, kita bisa mempengaruhi kebijakan yang lebih transparan dan lebih akuntabel. 

Hal ini tidak hanya memberi kesempatan untuk mengkritik kebijakan, tetapi juga memberi ruang untuk mendorong pemerintah agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Peran Media dalam Menjaga Transparansi Pemerintahan

Di samping masyarakat, peran media dalam menjaga akuntabilitas pemerintah sangatlah vital. Media, dalam banyak hal, bertindak sebagai jembatan yang menghubungkan pemerintah dengan masyarakat. 

Sebagaimana Curran (2002) dalam bukunya Media and Democracy menyebutkan, media yang independen memiliki peran besar dalam mengungkapkan masalah yang selama ini mungkin disembunyikan oleh pemerintah. 

Tanpa media yang kritis dan objektif, kita akan terperangkap dalam informasi yang terbatas atau bias yang diproduksi oleh mereka yang berkuasa.

Media bukan hanya menjadi alat pemberi informasi, tetapi juga alat edukasi. Media memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengetahuan yang akurat tentang bagaimana kebijakan pemerintah berdampak pada masyarakat.