Menyikapi Citra Polri yang Tercoreng Akibat Pemerasan di DWP 2024

Kasus pemerasan oleh oknum polisi di DWP 2024 menimbulkan pertanyaan serius tentang akuntabilitas dan integritas hukum. 

Di tengah keseruan konser Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024, muncul berita yang bikin heboh. 

Sebanyak 18 oknum polisi diduga terlibat dalam pemerasan terhadap warga negara Malaysia. 

Kasus ini bukan hanya bikin geger dunia pariwisata dan industri kreatif, tetapi juga menimbulkan (lagi) pertanyaan besar tentang integritas institusi penegak hukum di Indonesia. 

Dalam konteks ini, penting untuk melihat lebih dalam mengenai akuntabilitas dan tanggung jawab, terutama dari sisi atasan para oknum tersebut.

Tanggung Jawab dan Akuntabilitas dalam Kasus Pemerasan

Melansir dari Republika Online, pengamat kepolisian, Bambang Rukminto, mengingatkan bahwa tindakan pemerasan ini tidak bisa dianggap sebagai kesalahan individu semata. 

Ia menekankan bahwa atasan dari para oknum polisi juga harus diperiksa. 

Mengapa? Karena dalam setiap organisasi, terutama yang bersifat hierarkis seperti kepolisian, ada tanggung jawab kolektif. 

Jika atasan tidak melakukan pengawasan yang memadai, maka mereka juga berkontribusi terhadap pelanggaran yang terjadi. 

Ini adalah pandangan yang sangat relevan, mengingat banyaknya kasus serupa yang terjadi di berbagai institusi di Indonesia.

Dampak Pemerasan yang Mengkhawatirkan

Berdasarkan informasi dari KompasTV, kita dapat mengamati dampak negatif dari kasus ini. 

Penegakan hukum yang tidak transparan dapat mengurangi kepercayaan publik dan menghambat perkembangan sektor pariwisata, yang sangat penting bagi ekonomi negara. 

Menurut Bambang Rukminto, tindakan oknum polisi yang diduga memeras seorang warga Malaysia pada gelaran DWP akan memperburuk citra Indonesia di mata dunia. 

Dalam dunia yang semakin terhubung, citra negara sangat dipengaruhi oleh tindakan individu. Jika kita ingin menarik wisatawan dan investor, kita harus menunjukkan bahwa kita memiliki sistem hukum yang adil dan transparan.

Kasus ini juga menunjukkan bahwa perilaku oknum polisi yang tidak memiliki kesadaran akan tanggung jawab mereka dapat merusak citra Polri dan pariwisata Indonesia secara keseluruhan. 

Dalam laporan yang sama, Bambang Rukminto menegaskan bahwa tindakan pemerasan ini tidak hanya mempermalukan institusi Polri, tetapi juga mempermalukan bangsa dan negara.

Dampak Sosial terhadap Pengunjung DWP

Djakarta Warehouse Project (DWP) adalah festival musik internasional tahunan yang menampilkan berbagai artis dan DJ terkenal dari mancanegara, menarik pengunjung dari berbagai negara. Acara ini dikenal dengan suasana yang meriah dan beragam penampilan musik yang menghibur.  

Dampak sosial dari pemerasan ini tentu signifikan bagi pengunjung DWP. 

Ketika berita menyebar, banyak pengunjung merasa khawatir dan tidak aman. Kejadian ini dapat mempengaruhi pengalaman mereka, yang seharusnya menyenangkan. 

Ketidakpastian mengenai keamanan menciptakan suasana tegang dan mengurangi kenyamanan pengunjung.

Pengunjung yang datang untuk menikmati musik mungkin merasa was-was dan berpikir dua kali sebelum menghadiri acara serupa di masa depan. 

Persepsi mereka terhadap keamanan di acara besar seperti DWP bisa terganggu, yang dapat berujung pada penurunan jumlah pengunjung di tahun-tahun mendatang. 

Jika pengunjung merasa tidak aman, mereka mungkin memilih untuk tidak menghadiri acara tersebut, yang berdampak negatif pada citra DWP sebagai acara musik yang aman dan menyenangkan.

Dampak ini juga akan dirasakan oleh penyelenggara acara dan industri pariwisata serta sektor ekonomi kreatif dan musik secara keseluruhan. 

Penyelenggara DWP harus bekerja keras untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan acara di masa depan aman dan menyenangkan. 

Ini bisa melibatkan peningkatan pengawasan keamanan, pelatihan untuk petugas keamanan, dan komunikasi yang lebih baik dengan pengunjung mengenai langkah-langkah yang diambil untuk menjaga keamanan mereka.

Kesimpulan

Dalam menghadapi kasus pemerasan di DWP, Polri dihadapkan pada tantangan besar dalam hal akuntabilitas dan integritas institusi mereka. 

Melakukan pemeriksaan menyeluruh, tidak hanya terhadap pelaku langsung, tetapi juga atasan mereka menjadi urgen untuk dilakukan. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa tindakan serupa tidak terulang di masa depan.

***

Referensi

• Tempo.co. (2024). Dugaan pemerasan penonton DWP 2024 oleh polisi akibat tak jelasnya regulasi tes urine. Diambil dari [https: //www. tempo. co/hukum/dugaan-pemerasan-penonton-dwp-2024-oleh-polisi-akibat-tak-jelasnya-regulasi-tes-urine-1185462]
• Kompas.tv. (2024). Pemerasan di DWP 2024: 18 polisi diduga terlibat. Diambil dari [https: //www. kompas. tv/nasional/562352/pemerasan-di-dwp-2024-18-polisi-diduga-terlibat-barang-bukti-rp2-5-miliar-diamankan]