Kita perlu tahu, secara rinci dan jelas, bagaimana uang pajak yang kita bayarkan digunakan. Tanpa itu, sulit bagi masyarakat untuk menerima kebijakan seperti kenaikan PPN ini dengan lapang dada.
Efisiensi pengeluaran pemerintah juga menjadi sorotan.Â
Penghapusan anggaran untuk proyek-proyek yang kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat harus diprioritaskan.Â
Misalnya, jika ada proyek besar yang sifatnya mercusuar tetapi dampaknya kecil terhadap masyarakat, sebaiknya anggaran tersebut dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti subsidi pendidikan atau bantuan sosial.
Selain itu, kebijakan pajak progresif bisa menjadi solusi yang lebih adil.Â
Dengan membebankan pajak lebih tinggi kepada kelompok berpenghasilan besar, beban pajak untuk kelas menengah dan bawah bisa lebih ringan.Â
Ini adalah langkah yang tidak hanya relevan secara ekonomi tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan sosial.
Pilihan Sulit, Petinggi Negara Harus Bijak
Kenaikan PPN adalah keputusan dilematis yang memengaruhi banyak aspek.Â
Di satu sisi, pemerintah membutuhkan tambahan penerimaan untuk membiayai program sosial dan menjaga stabilitas fiskal.Â
Di sisi lain, dampak pada daya beli, inflasi, dan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah, tidak dapat diabaikan.Â
Kebijakan ini menuntut kebijaksanaan para pengelola negara ini. Selain menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal negara dan keberlangsungan ekonomi masyarakat.
