Mohon tunggu...
Aidhil Pratama
Aidhil Pratama Mohon Tunggu... Administrasi - ASN | Narablog

Minat pada Humaniora, Kebijakan Publik, Digital Marketing dan AI. Domisili Makassar.

Selanjutnya

Tutup

Hukum Pilihan

Kaburnya Hukum dari Penjara Tak Berjaga

15 November 2024   19:00 Diperbarui: 15 November 2024   19:12 37
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Dan dampaknya? Bukan hanya pada satu atau dua kasus. 

Pola ini merembes ke setiap sudut institusi hukum, menciptakan ruang yang nyaman bagi pelaku kejahatan untuk terus bermain di bawah bayang-bayang hukum yang lemah.

Bukan Reformasi Simbolis, Tapi Tindakan Nyata

Reformasi hukum bukanlah istilah baru di Indonesia. Sejak era reformasi bergulir, kata ini sering kali digemakan. Tapi apa hasilnya? 

Insiden seperti ini menunjukkan bahwa perubahan yang kita dengar sering kali hanya simbolis. Jika ingin ada perubahan nyata, kita butuh langkah konkret.

Pertama, pengawasan independen harus diterapkan, terutama dalam pengelolaan rutan dan lapas. 

Untuk mencegah kaburnya tahanan, Indonesia dapat belajar dari negara lain yang berhasil meningkatkan keamanan pemasyarakatan. 

Di Norwegia, misalnya, lapas dilengkapi dengan sistem pengawasan berbasis AI yang mampu mendeteksi aktivitas mencurigakan di area tertentu. Kamera tidak hanya merekam, tetapi juga memberikan peringatan real-time kepada petugas ketika ada upaya melarikan diri. Hal ini terbukti mengurangi kasus kabur hingga 70% dalam satu dekade terakhir.

Selain itu, di Korea Selatan, pemerintah mengintegrasikan sistem audit independen yang bekerja langsung di bawah pengawasan lembaga antikorupsi. Setiap pelanggaran kecil, termasuk kelalaian petugas, segera diselidiki dan dipublikasikan secara transparan. Langkah ini menciptakan efek jera sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.

Jika teknologi seperti ini diterapkan di Indonesia, disertai transparansi dan evaluasi ketat, kasus seperti di Rutan Salemba dapat dicegah. 

Ini tidak hanya soal memasang kamera baru, tetapi memastikan bahwa pengawasan benar-benar berjalan. 

Transparansi dalam proses pengawasan juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut memantau, sehingga budaya kolusi bisa diminimalkan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun