Bayangkan, dalam setahun, hampir dua ribu orang yang dipercaya mengelola anggaran publik justru menyalahgunakannya. Ketika melihat data seperti ini, tidak heran jika masyarakat semakin skeptis.
Mengapa Reformasi Hukum dan Pengawasan Dibutuhkan?
Melihat fakta-fakta ini, rasanya mendesak bagi kita untuk membicarakan reformasi hukum dan pengawasan yang lebih ketat.Â
Menurut pendapat para pakar di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), persepsi negatif terhadap korupsi tidak hanya memengaruhi kepercayaan publik, tetapi juga berdampak langsung pada perekonomian negara.Â
Investor akan cenderung menghindari negara yang memiliki tingkat korupsi tinggi karena risiko yang lebih besar (CSIS, 2024). Pada akhirnya, yang dirugikan bukan hanya masyarakat yang terpinggirkan, tetapi juga ekonomi negara secara keseluruhan.
Jika hukum hanya sekadar macan kertas yang tidak mampu menindak tegas pelanggaran, maka kepercayaan masyarakat pada pemerintah akan terus menurun.Â
Apalagi, melihat contoh bahwa tidak sedikit dari pelaku korupsi ini adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan pengaruh besar. Ini menunjukkan adanya kelemahan serius dalam sistem hukum kita yang perlu dibenahi.
Akhirnya, Apa yang Bisa Kita Lakukan?
Sebagai masyarakat, kita memang bisa merasa marah atau kecewa, tapi hal itu tidak cukup.Â
Kita perlu menuntut adanya transparansi lebih dalam pemerintahan. Kita juga perlu mendukung kebijakan yang mendorong akuntabilitas.Â
Memperjuangkan keadilan memang bukan hal mudah, tetapi tanpa adanya dorongan kuat dari masyarakat, perubahan tidak akan terjadi.Â
Dengan sistem yang lebih transparan dan pengawasan yang lebih ketat, kita bisa berharap bahwa ke depan, korupsi dapat diberantas dengan lebih efektif.
Pada akhirnya, memilih pemimpin yang bersih, berani, dan berintegritas adalah tanggung jawab kita semua.Â
