Alumni LPDP Tak Pulang Lagi, Apa Kata Negara Ini?

Sebagai orang Indonesia, kita tentu bangga melihat anak bangsa yang berhasil menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Pemerintah, lewat beasiswa LPDP, sudah banyak mendukung generasi muda untuk menimba ilmu di universitas terbaik dunia. 

Tapi, baru-baru ini, muncul kebijakan yang cukup mengejutkan: alumni LPDP tidak diwajibkan kembali ke Indonesia setelah studi selesai. Sejenak, saya berpikir, ini kebijakan yang bijak atau malah berpotensi merugikan negara?

Kebijakan ini disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro. Menurut beliau, Indonesia ingin memberikan kebebasan pada para alumni untuk berkarya di mana saja, termasuk di luar negeri. 

Alasannya? Tidak semua bidang di dalam negeri siap menampung mereka. Memang, kalau dilihat dari sisi fleksibilitas, kebijakan ini seperti memberi nafas lega bagi para alumni. 

Mereka bisa tetap berkarya sesuai minat dan kemampuan, bahkan di luar negeri, jika di sini masih terbatas wadah atau fasilitasnya. Tapi pertanyaannya, seberapa besar dampak positif atau negatif dari keputusan ini?

Peluang Berkarya di Luar Negeri

Di satu sisi, kebijakan ini memberi peluang bagi alumni untuk berkembang di tempat yang lebih cocok dengan keahlian mereka. 

Sebagai contoh, lulusan bidang kecerdasan buatan atau bioengineering. Sebuah bidang yang saat ini, Indonesia masih terbatas dalam menyediakan industri atau pusat penelitian mumpuni di bidang-bidang tersebut. 

Kebebasan ini memungkinkan mereka berkarya di perusahaan besar atau universitas luar negeri. Menurut Brodjonegoro, prestasi alumni di luar negeri tetap mengharumkan nama Indonesia. 

Bahkan, data dari iNews (2024) menunjukkan bahwa alumni yang bekerja di luar negeri masih berkontribusi lewat kerja sama internasional.

Namun, apakah kita harus optimis begitu saja? Dalam konteks pembangunan nasional, apa artinya bagi tenaga ahli yang sebenarnya diharapkan membangun negeri sendiri? 

Data dari Kompas (2023) menunjukkan dari 35.536 penerima LPDP, ada 413 alumni yang memilih tidak kembali. Ini menimbulkan kekhawatiran tentang brain drain (kehilangan tenaga ahli terbaik). 

Jika terus berlanjut, apakah investasi besar ini benar-benar menguntungkan bagi Indonesia?

Tantangan bagi Pembangunan Nasional

Dari sisi lain, pendukung kebijakan ini mungkin berpikir bahwa alumni LPDP tetap bisa berkontribusi dari luar negeri. Mereka bisa berperan sebagai duta yang membawa pengetahuan, teknologi, atau investasi asing ke Indonesia. 

Tapi, apakah ini cukup? Seberapa nyata kontribusi mereka dalam bentuk yang konkret?

Beberapa ahli merasa kebijakan ini perlu dievaluasi lebih dalam. Publik pun terbelah. 

Banyak yang berharap alumni LPDP kembali dan langsung turun tangan membantu pembangunan dalam negeri, daripada menunggu kerja sama internasional yang belum tentu datang. 

Apalagi, kita tahu bahwa kolaborasi lintas negara sering kali rumit dan sulit diprediksi hasilnya. 

Jadi, kalau mereka tetap di luar negeri, kita hanya bisa berharap mereka benar-benar mampu membawa inovasi dan investasi ke Indonesia.

Seberapa Efektif Kontribusi Alumni dari Luar Negeri?

Kritik utama terhadap kebijakan ini terletak pada efektivitasnya. Menurut Medcom (2024), alumni memang bisa berkontribusi dari jauh melalui kolaborasi atau promosi budaya. 

Namun, kontribusi seperti ini cenderung tidak langsung dan sering memakan waktu lama untuk benar-benar berdampak. 

Jujur saja, hasilnya tidak sebanding dengan manfaat yang akan terasa, jika mereka pulang dan langsung terlibat dalam proyek nasional.

Kita perlu ingat, beasiswa LPDP ini dibiayai oleh negara, dari pajak rakyat. Karena itu, banyak masyarakat berharap alumni LPDP memberikan kontribusi nyata yang langsung terasa di dalam negeri. Bukan hanya membawa nama pribadi di luar sana. 

Inilah dilema besar kebijakan ini, apakah kita lebih menginginkan mereka sukses di luar, atau hadir dan berkarya langsung di sini?

Mencari Keseimbangan Kebijakan

Pada akhirnya, kebijakan ini memang memberi kebebasan, tapi tetap perlu batasan dan evaluasi yang jelas. 

Mungkin, insentif atau program khusus bagi alumni yang kembali (seperti fasilitas penelitian atau jaringan industri) bisa mendorong mereka berkarya di dalam negeri. 

Dengan begitu, selain bebas, mereka juga punya dorongan nyata untuk berkontribusi langsung.

Kebijakan ini membuka peluang, namun kita perlu hati-hati. Harus ada keseimbangan antara memberi kebebasan dan memastikan alumni tetap merasa bertanggung jawab pada negara yang membiayai pendidikan mereka. 

Tentu, setiap orang punya hak menentukan masa depannya. Tapi, sebagai penerima beasiswa negara, ada tanggung jawab moral yang perlu diingat.

Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana kita bisa memetik manfaat dari investasi beasiswa ini, tanpa harus kehilangan mereka yang negara biayai?

***

Referensi:

• KOMPAS.com. (2024, November 5). Mendikti: Penerima Beasiswa LPDP Tak Harus Pulang ke Indonesia.
• Kumparan. (2024, November 6). Mendiktisaintek: Penerima LPDP dari Instansi Wajib Pulang, jika Tidak Ada, Bebas.
• KOMPAS.com. (2024, November 7). Alumnus LPDP Tak Wajib Pulang, Pengamat: Harus Tetap Berkontribusi.
• Tempo.co. (2024, November 7). Respons LPDP Soal Penerima Beasiswa Tidak Harus Pulang ke Indonesia.
• KOMPAS.com. (2023, Februari 3). 413 Alumni LPDP Belum Kembali ke Indonesia, Sri Mulyani Minta Alumni Pulang.