Ketika Pengawas Digital Justru Terseret Jaringan Judi Online

Dalam persepsi masyarakat kita, pegawai publik seharusnya menjadi contoh. 

Namun, keterlibatan pegawai publik dalam praktik ilegal ini justru menunjukkan bahwa standar etika di beberapa lembaga masih rendah. 

Menurut Radar Hukum (2024), pelanggaran etika dan moral ini menunjukkan betapa lemahnya integritas pegawai publik. 

Kejadian seperti ini bisa menurunkan produktivitas, dan dalam skala yang lebih besar, dapat membuat masyarakat enggan mempercayai layanan pemerintah.

Judi online bukan sekadar pelanggaran hukum, ia merugikan banyak jiwa, menjerat dalam ketergantungan, dan meretakkan keluarga. 

Ketika pegawai publik terlibat dalam jaringan ini, mereka bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik, mengkhianati tanggung jawab yang mereka emban untuk melindungi masyarakat.

Reformasi yang Dibutuhkan untuk Memulihkan Kepercayaan Masyarakat

Lantas, apa yang bisa dilakukan Komdigi untuk memulihkan kepercayaan publik? 

Saya sejalan dengan langkah reformasi yang disarankan Hukum Online (2024), mulai dari menindak tegas oknum yang terlibat, hingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional kementerian. 

Selain itu, mereka juga perlu memperkuat pengawasan internal, sebagaimana disebutkan dalam penelitian Stranas PK. 

Melalui reformasi ini, diharapkan bahwa Komdigi dapat kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Langkah-langkah ini tentu bukan hal mudah.