Menunda Pernikahan Mengancam Keseimbangan Demografi Indonesia

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan untuk mendukung keseimbangan populasi. 

Program kesehatan seperti 1.000 hari pertama kehidupan, revitalisasi Posyandu, dan peningkatan akses pendidikan 12 tahun bertujuan mempersiapkan generasi muda menghadapi masa depan, menurut Kemenko PMK 2024. 

Selain itu, ada program KIP Kuliah untuk akses pendidikan tinggi dan pelatihan pranikah bagi pasangan muda.

Upaya ini diharapkan menciptakan generasi yang lebih siap secara sosial dan ekonomi. 

Tantangannya adalah meyakinkan generasi muda bahwa pernikahan adalah pilihan yang layak di tengah situasi ekonomi yang belum stabil. 

Strategi ini juga mencakup peningkatan akses kerja bagi lulusan melalui program Kartu Prakerja untuk membentuk tenaga siap kerja dan meningkatkan kesejahteraan, menurut laporan dari Antara News.

Perubahan Pandangan Masyarakat terhadap Pernikahan

Tren peningkatan usia menikah dan jumlah individu lajang mencerminkan perubahan signifikan dalam pandangan masyarakat kita terhadap pernikahan. 

Menariknya, tren ini sejalan dengan apa yang terjadi di banyak negara lain, di mana anak muda menunda pernikahan karena alasan ekonomi dan preferensi gaya hidup. 

Di negara seperti Jepang dan Korea Selatan, penundaan pernikahan menjadi fenomena umum, mencerminkan pergeseran nilai yang lebih global. 

Banyak anak muda kini lebih mengutamakan kebebasan pribadi dan kemandirian ekonomi, dan cenderung tidak terburu-buru membangun keluarga. 

Namun, pergeseran ini juga memunculkan tantangan baru, terutama dalam mempertahankan keseimbangan demografi yang sehat.