Masa Depan Kurikulum Merdeka di Tengah Pemecahan Kementerian

Pemecahan Kemendikbudristek menjadi isu hangat, menimbulkan pertanyaan besar: bagaimana nasib Kurikulum Merdeka, inisiatif yang dianggap banyak pihak sebagai angin segar bagi pendidikan kita? Kurikulum ini memberikan fleksibilitas bagi sekolah dan guru dalam menyusun materi sesuai kebutuhan siswa. 

Namun, dengan pemecahan Kemendikbudristek menjadi tiga kementerian, muncul kekhawatiran apakah kurikulum ini dapat dilanjutkan atau justru terancam terbengkalai di tengah perubahan.

Alasan di Balik Pemecahan Kemendikbudristek

Sebelum menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat lebih dulu alasan di balik pemecahan kementerian tersebut. 

Menurut Lampost.co dan Antara News, pemecahan ini didorong oleh keinginan untuk mengoptimalkan fokus dan kinerja di setiap sektor penting. 

Sektor-sektor seperti pendidikan dasar-menengah, kebudayaan, serta pendidikan tinggi dan riset kini mendapatkan perhatian khusus dari kementerian masing-masing. 

Langkah ini diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih luas untuk berkembang, khususnya dalam hal riset dan teknologi yang menjadi tumpuan masa depan bangsa.

Namun, pemisahan ini juga menimbulkan pro dan kontra. 

Pro-nya, tentu, lebih banyak perhatian dan sumber daya akan difokuskan pada sektor-sektor yang sebelumnya 'berbagi panggung' di bawah satu kementerian besar. 

Tapi, bukankah ada risiko bahwa birokrasi baru ini akan memperlambat koordinasi antar-kementerian? 

Bisa jadi, dengan lebih banyak kementerian yang harus bekerja sama, potensi hambatan administratif justru bertambah.

Kurikulum Merdeka: Terus atau Berhenti?

Kembali ke Kurikulum Merdeka. Sejak diterapkan, kurikulum ini dinilai cukup berhasil memberikan dampak positif, terutama dalam hal fleksibilitas bagi guru dan sekolah. 

Pendidikan tidak lagi kaku dan berfokus pada satu ukuran yang sama untuk semua. 

Guru diberi kebebasan lebih untuk menyesuaikan materi berdasarkan kebutuhan siswa di lapangan. 

Sebuah langkah maju, tentunya, untuk pendidikan yang lebih inklusif dan adaptif di tengah tantangan zaman.

Namun, apakah fleksibilitas ini cukup untuk bertahan di tengah perubahan birokrasi? 

Pemisahan kementerian dapat menimbulkan tantangan baru dalam hal konsistensi kebijakan. 

Mengelola kurikulum nasional yang konsisten antar berbagai kementerian bukanlah hal yang mudah. 

Apakah Kurikulum Merdeka akan tetap relevan dan dilanjutkan di bawah kementerian baru ini? 

Menurut beberapa ahli pendidikan, kurikulum ini masih relevan dan penting untuk dipertahankan. 

Namun, keberlanjutannya sangat bergantung pada bagaimana tiga kementerian baru ini mampu berkoordinasi.

Pro dan Kontra Pemisahan

Kita bisa melihat dari dua sisi. Dari satu sisi, pemisahan ini membuka ruang bagi kementerian yang lebih fokus. 

Pendidikan dasar-menengah bisa lebih optimal tanpa terganggu oleh isu riset dan teknologi yang biasanya menyita perhatian kementerian besar seperti Kemendikbudristek sebelumnya. 

Sementara itu, riset dan teknologi bisa melangkah lebih jauh tanpa harus terus bersaing untuk mendapatkan porsi perhatian di antara isu-isu pendidikan lainnya.

Namun, di sisi lain, ini juga bisa memunculkan persoalan baru. 

Bagaimana dengan kurikulum yang perlu diterapkan di semua tingkat pendidikan? 

Siapa yang akan mengelola konsistensi dan kesinambungan kurikulum tersebut? 

Koordinasi yang buruk antar-kementerian bisa mengakibatkan kebijakan yang tidak sinkron, yang pada akhirnya akan berdampak pada siswa, guru, dan seluruh sistem pendidikan kita.

Dampak Terhadap Riset dan Teknologi

Khusus untuk riset dan teknologi, pemisahan kementerian ini jelas memberikan keuntungan. 

Menurut Antara News, sektor riset dan teknologi akan mendapatkan perhatian lebih besar dengan adanya kementerian yang lebih fokus pada penelitian dan pengembangan. 

Harapannya, langkah ini bisa mempercepat inovasi teknologi di Indonesia, yang sangat kita butuhkan di era digital ini.

Namun, dampak positif ini hanya akan terasa jika manajemen antar-kementerian berjalan dengan baik. 

Jika koordinasi tidak lancar, bukannya mempercepat, kita justru akan melihat stagnasi di beberapa sektor.

Kurikulum Merdeka, Haruskah Dilanjutkan?

Melihat semua ini, jelas bahwa masa depan Kurikulum Merdeka tergantung pada bagaimana koordinasi antara kementerian yang baru terbentuk. 

Apakah kita bisa berharap lebih dengan pemisahan ini? 

Ya, mungkin. Dengan sektor-sektor yang lebih fokus, ada peluang untuk kemajuan yang lebih cepat. 

Tapi di sisi lain, pemisahan juga bisa menimbulkan tantangan baru dalam hal konsistensi kebijakan pendidikan.

Pada akhirnya, apa yang kita butuhkan bukan hanya pemisahan kementerian, tapi juga komitmen kuat untuk menjaga kesinambungan dan konsistensi dalam pendidikan. 

Dan itu termasuk mempertahankan Kurikulum Merdeka, yang setidaknya punya dampak positif bagi sektor tertentu dalam pendidikan di Indonesia. 

Jika kementerian baru bisa bekerja sama dengan baik, kita mungkin akan melihat masa depan pendidikan yang lebih cerah di Indonesia. 

Tapi, jika tidak? Mungkin kita akan kembali ke titik awal.

Referensi:

• Lampost.co. (2024, Oktober 21). Kemendikbudristek Rencananya Dipecah Menjadi Tiga di Kabinet Prabowo-Gibran.
• Antara News. (2024, Oktober 19). Anggota DPR ungkap kemungkinan Kemendikbudristek dipecah tiga.