Mohon tunggu...
Aidhil Pratama
Aidhil Pratama Mohon Tunggu... Administrasi - ASN | Narablog

Makassar

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Institusionalisasi Partai, Kunci Mengembalikan Kepercayaan Publik

31 Agustus 2024   18:29 Diperbarui: 7 September 2024   11:22 157
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi partai politik. (KOMPAS.id/ALBERTUS ERWIN SUSANTO) 

Sudah 25 tahun lebih kita merayakan reformasi. Tapi rasanya, partai politik kita masih saja seperti anak SD yang baru belajar berjalan. 

Terhuyung-huyung, kadang jatuh, lalu bangun lagi. Bedanya, kalau anak SD jatuh, kita masih bisa maklum. Lah ini partai politik, sudah seperempat abad kok masih belum bisa jalan tegak? 

Coba kita lihat berita terkini. Menjelang pilkada, bukannya menampilkan kader terbaik hasil gemblengan bertahun-tahun, partai-partai malah sibuk cari "pemain impor". 

Kayak klub sepakbola yang nggak percaya sama pemain lokal, eh malah beli pemain asing mahal-mahal. Bedanya, kalau klub bola pakai uang sendiri, lah ini pakai uang rakyat!

Fenomena ini bukan hal baru. Coba ingat-ingat, Presiden Jokowi, Ahok, Ridwan Kamil, Anies Baswedan, sampai Mahfud MD. 

Mereka semua awalnya bukan kader partai. Tapi kenapa justru mereka yang jadi pemimpin? Apa partai-partai kita nggak punya "akademi sepakbola" sendiri? 

Menurut penelitian terbaru dari Kristiyanto dkk. (2023), jawabannya sederhana: partai politik kita lemah secara kelembagaan. 

Istilah kerennya, "institusionalisasi partai politik masih lemah". Maksudnya, partai-partai kita belum punya sistem yang kuat untuk mencetak pemimpin dari dalam. 

Data survei dari 2015 sampai 2022 menunjukkan, kepercayaan publik terhadap partai politik selalu rendah. Bahkan paling rendah dibanding lembaga negara lainnya. Ini bukan kabar baik. Bayangkan kalau restoran paling tidak dipercaya di kompleks, mana ada yang mau makan di sana? 

Akibatnya apa? Orang malas ikut pemilu. Jumlah golput naik dari 10,21% di pemilu 1999 jadi 29,68% di pemilu 2019. Hampir 30% pemilih memilih untuk tidak memilih. Ironis kan? 

Lalu kenapa bisa begini? 

Kristiyanto dkk. (2023) menjelaskan, partai-partai kita kurang fokus pada penguatan internal. Mereka lebih sibuk cari "pemain bintang" dari luar ketimbang melatih pemain sendiri. Akibatnya, ketika ada pemilihan, mereka kebingungan cari calon. 

Ini bukan cuma masalah partai. Ini masalah kita semua. Kalau partai lemah, demokrasi kita juga ikut lemah. Ibarat rumah, kalau pondasinya goyang, ya rumahnya bisa roboh sewaktu-waktu. 

Jadi, apa solusinya? 

Menurut penelitian tadi, partai harus mulai serius dengan "institusionalisasi". Artinya, membangun sistem yang kuat untuk mencetak pemimpin. Contohnya PDIP. Setelah kalah di pemilu 2004 dan 2009, mereka mulai serius menguatkan ideologi partai. Hasilnya? Ya kita lihat sendiri sekarang. 

Tapi jangan salah, ini bukan cuma tugas partai. Kita sebagai warga juga punya peran. Kalau partai bikin program kaderisasi, ya kita dukung. Kalau ada pemilu, ya kita pilih yang benar-benar kader partai, bukan "pemain impor".  

Memang, mungkin butuh waktu lama. Tapi kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi? Kita tidak bisa terus-terusan bergantung pada "superhero" dari luar partai. Demokrasi yang sehat butuh partai yang sehat, dan partai yang sehat butuh kader yang kuat. 

Jadi, mari kita mulai sekarang. Beri kesempatan pada partai untuk berbenah. 

Tapi jangan lupa, kita juga harus terus mengawasi. Karena pada akhirnya, nasib demokrasi kita ada di tangan kita semua.

Referensi:
Kristiyanto, H. , Salam, R. , Nur, A. C. , Niswaty, R. , & Darwis, M. (2023). Institutionalization and party resilience in Indonesian electoral democracy. Heliyon, 9(5), e15429. https:  //www.  sciencedirect.  com/science/article/pii/S2405844023101277

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun