Meraba Konsekuensi Pembatasan BBM Bersubsidi oleh Menteri Bahlil

Rencana pemerintah untuk membatasi pembelian BBM bersubsidi mulai 1 Oktober 2024 [9] akan memicu perdebatan sengit di kalangan masyarakat Indonesia. 

Kebijakan yang diklaim bertujuan untuk menyalurkan subsidi lebih tepat sasaran, berpotensi berdampak luas terhadap berbagai lapisan masyarakat dan sektor ekonomi.

Dampak sosial-ekonomi dari pembatasan pembelian BBM bersubsidi terhadap masyarakat berpenghasilan menengah patut menjadi perhatian utama. 

Penelitian yang dilakukan oleh Widiyanti Futri dkk (2022) menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM berdampak signifikan terhadap inflasi dan ekonomi makro Indonesia[1]. Meskipun penelitian ini berfokus pada masyarakat kelas bawah, efeknya dapat diperluas ke kelompok kelas menengah yang juga bergantung pada BBM bersubsidi untuk mobilitas sehari-hari. 

Studi oleh Putri Irma Yuniarti dan Deni Rusyana (2011) mengungkapkan bahwa pembatasan subsidi BBM untuk kendaraan pribadi hanya meningkatkan pendapatan rumah tangga sebesar 2,14%, dibandingkan dengan 3,39% jika subsidi diberikan secara penuh[2]. 

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan BBM bersubsidi bisa jadi tidak memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pendapatan rumah tangga, bahkan berpotensi menurunkan daya beli masyarakat kelas menengah.

Tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini tidak bisa diabaikan. 

Sebuah kajian dari Kementerian Keuangan RI (2015) menyarankan agar diberlakukan subsidi tetap atau proporsional, dengan penyesuaian besaran dan persentase subsidi sesuai dengan harga BBM non-subsidi[4]. 

Namun, penerapan saran ini akan perlu sistem yang kompleks dan membingungkan masyarakat. 

Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa pembatasan ini benar-benar tepat sasaran. 

Pengalaman di masa lalu menunjukkan bahwa kebijakan serupa seringkali menghadapi masalah dalam pelaksanaannya, seperti penyelewengan dan ketidakadilan dalam proses pendistribusian hingga ke lapisan masyarakat bawah. 

Strategi alternatif yang mungkin adalah dengan menggunakan teknologi untuk memantau dan mengontrol pembelian BBM bersubsidi. Tapi lagi-lagi, ini juga memerlukan biaya investasi yang besar dan waktu untuk implementasi yang efektif.

Dampak kebijakan ini terhadap sektor-sektor ekonomi yang bergantung pada BBM bersubsidi juga perlu dipertimbangkan dengan seksama. 

Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) memperkirakan biaya jasa logistik akan naik karena BBM berkontribusi sekitar 40-50% terhadap biaya transportasi[3]. Kenaikan biaya ini tentu akan menciptakan efek domino. 

Berupa kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan. Hingga akhirnya konsumen yang terbebani (lagi). 

Sektor transportasi umum juga akan terkena dampak signifikan. Jika biaya operasional meningkat akibat pembatasan BBM bersubsidi, ada kemungkinan tarif angkutan umum akan naik. Hal ini tidak selaras dengan upaya setengah hati pemerintah dalam mendorong penggunaan transportasi publik dan mengurangi kemacetan di kota-kota besar.

Ada wawasan berharga yang bisa ditukil, dari penelitian oleh Adhiguna Ramadhani Pamungkas dan Bertha Maya Sopha mengenai pengaruh subsidi BBM terhadap persepsi konsumsi dan preferensi moda transportasi[5]. 

Jika pembatasan BBM bersubsidi mendorong masyarakat untuk beralih ke moda transportasi yang lebih efisien atau ramah lingkungan, mungkin ada dampak positif jangka panjang yang bisa diharapkan. Walau optimisme ini masih bisa diperdebatkan.

Namun, transisi semacam itu memerlukan infrastruktur yang memadai dan alternatif yang terjangkau, yang saat ini masih menjadi tantangan besar di banyak daerah di Indonesia. 

Tanpa persiapan yang matang, kebijakan ini bisa jadi hanya akan memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi yang sudah ada.

Pemerintah perlu mempertimbangkan dengan cermat dampak multidimensi dari kebijakan ini. Meskipun tujuannya baik - yaitu untuk mengalokasikan subsidi secara lebih tepat sasaran - implementasinya harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari gejolak sosial dan ekonomi.

Strategi yang mungkin efektif adalah pendekatan bertahap, dimulai dengan sosialisasi intensif dan uji coba di beberapa daerah sebelum implementasi nasional. Pemerintah juga perlu menyiapkan program penyangga untuk melindungi kelompok-kelompok yang paling rentan terhadap dampak kebijakan ini.

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengkomunikasikannya dengan baik kepada publik. Memastikan implementasi yang adil dan transparan. Serta kecepatan adaptasi terhadap tantangan yang muncul di lapangan. 

Tanpa pendekatan yang holistik dan berhati-hati, niat baik untuk menghemat anggaran negara bisa berubah menjadi bumerang. Peraturan yang justru memperburuk kondisi ekonomi dan sosial kelas menengah Indonesia yang sudah bonyok.

Referensi: 

1. Widiyanti, F., Aep, S., & Tambunan, M. (2022). Dampak Kenaikan Harga BBM Terhadap Masyarakat Kelas Bawah di Kecamatan Rumpin Setelah Pandemi COVID-19. Retrieved from https:  //repository.unair.ac.id/7010/21/4.BAB%20I%20.pdf

2. Yuniarti, P. I., & Rusyana, D. (2011). Dampak Pembatasan Konsumsi BBM terhadap Pendapatan Rumah Tangga Indonesia: Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) Tahun 2005. Retrieved from https:  //fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2015/12/10/06551095555620-dampak-penghapusan-subsidi-bbm-di-wilayah-jakarta-indonesia

3. BBC Indonesia. (2022). Dampak Kenaikan Harga BBM pada Jasa Logistik: Naik Juga. Retrieved from https:  //www.bbc.com/indonesia/articles/cmjdd4gjddzo

4. Beritasatu. (2022). Kemhub: Pengaruh Kenaikan BBM pada Transportasi Logistik Kecil. Retrieved from https:  //www.beritasatu.com/ekonomi/124782/kemhub-pengaruh-kenaikan-bbm-pada-transportasi-logistik-kecil

5. An-Nur. (n.d.). Harga BBM Naik Turun: Analisis Dampak Kebijakan Subsidi dan Pro-Kontra di Indonesia. Retrieved from https:  //an-nur.ac.id/blog/harga-bbm-naik-turun-analisis-dampak-kebijakan-subsidi-dan-pro-kontra-di-indonesia.html

6. Adhiguna, R. P., & Sopha, B. M. (n.d.). Pengaruh Subsidi BBM Terhadap Persepsi Konsumsi dan Preferensi Moda Transportasi. Retrieved from http:  //etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/69623

7. CNN Indonesia. (2022). Dampak Kenaikan Harga BBM pada Jasa Logistik: Naik Juga. Retrieved from https:  //www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220905130603-92-843390/dampak-kenaikan-harga-bbm-pada-jasa-logistik-naik-juga

8. E-Jurnal Unisri. (n.d.). [Title of the article]. Retrieved from https:  //ejurnal.unisri.ac.id/index.php/MAP/article/download/814/676/2716

9. Kompas. (2024). Penjelasan Bahlil Soal BBM Subsidi Dibatasi Mulai 1 Oktober 2024. Retrieved from https:  //www.kompas.com/tren/read/2024/08/28/140000065/penjelasan-bahlil-soal-bbm-subsidi-dibatasi-mulai-1-oktober-2024