Strategi alternatif yang mungkin adalah dengan menggunakan teknologi untuk memantau dan mengontrol pembelian BBM bersubsidi. Tapi lagi-lagi, ini juga memerlukan biaya investasi yang besar dan waktu untuk implementasi yang efektif.
Dampak kebijakan ini terhadap sektor-sektor ekonomi yang bergantung pada BBM bersubsidi juga perlu dipertimbangkan dengan seksama.Â
Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) memperkirakan biaya jasa logistik akan naik karena BBM berkontribusi sekitar 40-50% terhadap biaya transportasi[3]. Kenaikan biaya ini tentu akan menciptakan efek domino.Â
Berupa kenaikan harga barang dan jasa secara keseluruhan. Hingga akhirnya konsumen yang terbebani (lagi).Â
Sektor transportasi umum juga akan terkena dampak signifikan. Jika biaya operasional meningkat akibat pembatasan BBM bersubsidi, ada kemungkinan tarif angkutan umum akan naik. Hal ini tidak selaras dengan upaya setengah hati pemerintah dalam mendorong penggunaan transportasi publik dan mengurangi kemacetan di kota-kota besar.
Ada wawasan berharga yang bisa ditukil, dari penelitian oleh Adhiguna Ramadhani Pamungkas dan Bertha Maya Sopha mengenai pengaruh subsidi BBM terhadap persepsi konsumsi dan preferensi moda transportasi[5].Â
Jika pembatasan BBM bersubsidi mendorong masyarakat untuk beralih ke moda transportasi yang lebih efisien atau ramah lingkungan, mungkin ada dampak positif jangka panjang yang bisa diharapkan. Walau optimisme ini masih bisa diperdebatkan.
Namun, transisi semacam itu memerlukan infrastruktur yang memadai dan alternatif yang terjangkau, yang saat ini masih menjadi tantangan besar di banyak daerah di Indonesia.Â
Tanpa persiapan yang matang, kebijakan ini bisa jadi hanya akan memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi yang sudah ada.
Pemerintah perlu mempertimbangkan dengan cermat dampak multidimensi dari kebijakan ini. Meskipun tujuannya baik - yaitu untuk mengalokasikan subsidi secara lebih tepat sasaran - implementasinya harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari gejolak sosial dan ekonomi.
Strategi yang mungkin efektif adalah pendekatan bertahap, dimulai dengan sosialisasi intensif dan uji coba di beberapa daerah sebelum implementasi nasional. Pemerintah juga perlu menyiapkan program penyangga untuk melindungi kelompok-kelompok yang paling rentan terhadap dampak kebijakan ini.
