Mungkin, tapi jalannya tidak akan mudah.
Salah satu dampak potensial dari demonstrasi ini adalah bagaimana ia memaksa pemerintah dan DPR untuk berhenti sejenak dan mempertimbangkan kembali langkah mereka. Ketika ratusan ribu orang turun ke jalan, mereka tidak hanya menyuarakan ketidakpuasan, tetapi juga menunjukkan bahwa ada kekuatan yang tidak bisa diabaikan begitu saja.
Sejarah menunjukkan bahwa ketika massa sudah bergerak, pemerintah perlu memperhitungkan langkah mereka dengan hati-hati.
Namun, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap realitas bahwa proses legislasi di Indonesia sering kali tidak terpengaruh langsung oleh suara rakyat.
Kekuasaan politik dan ekonomi yang terpusat di partai dan koalisi politik, sering kali menjadi penentu utama dari kebijakan yang diambil.
Demonstrasi yang menolak revisi UU Pilkada ini mungkin tidak segera menghentikan proses legislasi yang menyimpang dari praktik demokrasi yang sehat. Namun, bisa menjadi batu sandungan yang memperlambat atau memaksa perubahan di dalam proses tersebut.
Ada juga aspek internasional yang perlu dipertimbangkan. Ketika media asing menyoroti demonstrasi ini, itu menunjukkan bahwa dunia memperhatikan.
Ini bisa menjadi pedang bermata dua bagi pemerintah.
Di satu sisi, perhatian internasional bisa memaksa pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang kontroversial.
Di sisi lain, pemerintah mungkin justru semakin keras kepala untuk menunjukkan bahwa mereka tidak tunduk pada tekanan, baik dari dalam maupun luar negeri.
Pada akhirnya, penting untuk diingat bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang statis. Ia selalu berubah, selalu beradaptasi dengan kondisi zaman.
