Instagram juga berfokus pada gambar dan video ini menjadi tempat dimana hoax dapat dapat disebarkan melalui postingan dan cerita yang menarik perhatian warganet. Instagram, meskipun tidak sebesar Facebook atau Youtube dalam hal penyebaran hoax, tetapi Instagram menjadi platform yang digunakan untuk menyebarkan informasi palsu. Menurut data pada tahun 2022 juga ditemukan sarang hoax ada di Instagram dengan persentase 7,4%. Meskipun lebih visual, Instagram juga menjadi sarana penyebaran hoax.
Tiktok
Tiktok merupakan platform baru yang semakin populer, dimana video pendek dapat dengan cepat menjadi viral. Ini membuat menjadi saluran yang efektif untuk penyebaran hoax, terutama dikalangan generasi muda. Menurut data pada tahun 2023 ditemukan berita hoaks dengan persentase 8% dari total temuan yang ada di platform Tiktok. Dengan penyampaian informasi yang cepat dan menarik membuatnya mudah viral.
Aplikasi pesan seperti platform seperti WhatsApp sering digunakan untuk menyebarkan hoaks dalam dalam bentuk pesan pribadi atau grup. Penyebaran di WhatsApp ini cenderung lebih pribadi, tetapi tetap berbahaya karena informasi dengan cepatnya bisa menyebar dengan cepat di antara kontak yang paling dipercaya. Aplikasi ini juga sangat berkontribusi dalam penyebaran hoaks, terutama melalui grup tertutup. Menurut data pada tahun 2022 ditemukan sekitar 13,9% juga merupakan sarang hoaks yang kerap ditemukan warg. Sedangkan pada tahun 2023 ditemukan sekitar 7% dari hoaks ditemukan di platform WhatsApp ini.
Telegram
Telegram ini juga digunakan untuk mendistribusikan berita hoaks, terutama dalam grup-grup tertutup, dimana informasi bisa dibagikan tanpa pengawasan dari pihak luar, jadi membuatnya sulit untuk melakukan pengecekan fakta. Hoaks terkait Pemilu 2024 di media sosial, terutama di Telegram, telah menjadi perhatian serius. Sebanyak 203 hoaks teridentifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) hingga awal Januari 2024, dengan penyebaran yang meningkat signifikan menjelang pemilu. Salah satu hoaks mencakup klaim bahwa KPU menyusupkan 52 juta pemilih dalam daftar pemilih. Kominfo terus berupaya menindaklanjuti konten hoaks, dengan banyak yang sudah dihapus dari platform media sosial
Hoaks cenderung meningkat selama periode-periode penting seperti pemilihan umum, krisis kesehatan, atau bencana alam. Misalnya, hoaks di masa yang sering terjadi di indonesia. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menangani peredaran hoaks di media sosial diantaranya adalah dengan melakukan penegakan hukum, melibatkan penyelenggara platform dan juga edukasi pada masyarakat (Kominfo, 2017). Namun, penyebaran hoaks masih terus beredar pada perhelatan pemilu 2019 lalu. Terdapat 3.356 hoaks yang berhasil dijaring sejak september 2018 hingga september 2019. Dalam rentan waktu tersebut, terdapat 1.156 hoaks yang beredar pada saat pemilu berlangsung (Kominfo, 2019). Menurut Sosiawan & Wibowo (2020) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa hoaks Pemilu 2019 meningkat signifikan dibanding Pemilu sebelumnya. Hoaks yang beredar pada masa Pemilu Presiden termasuk wacana politik yang termasuk bagian dari komunikasi politik. Komunikasi politik dikategorikan sebagai komunikasi yang mempunyai nilai politik, yang berakibat dapat mengatur tingkah laku manusia saat berkonflik. Pada pemilu 2024, berita hoaks semakin marak tersebar di berbagai platform, termasuk media sosial dan grup WhatsApp. Data yang dipublikasikan oleh Databoks Katadata pada akhir tahun lalu menunjukkan bahwa dari 355 konten yang tersebar antara Juli hingga November 2023, sebanyak 27 persen atau 96 berita diantaranya merupakan hoaks terkait Pemilu.
Hoaks atau berita palsu berisikan berita yang menyesatkan dan umumnya disebarkan melalui media sosial dan media lainnya. Tujuannya beragam, diantaranya untuk memaksakan sebuah gagasan dengan maksud dan tujuan tertentu. Wardle dalam Paskarina, C. (2017) mengatakan bahwa ada berbagai kepentingan yang melatarbelakangi lahirnya hoaks dengan berbagai macam bentuk seperti misinformasi sampai dis-informasi. Penyebaran informasi yang salah tanpa sengaja disebut mis-informasi. Sedangkan dis-informasi terdapat unsur kesengajaan yang dilakukan oleh si pembuat hoaks tersebut yang kemudian disebar ke berbagai media dengan beragam jenis hoaks dan berbagai kepentingan.Hoaks dalam Pemilihan Umum Presiden, menjadi komoditi andalan antar pendukung untuk saling menjatuhkan dan menjelek jelekkan lawan (Sosiawan & Wibowo, 2020). Hoaks politik merupakan kategori Pemilu dengan salah satu tema yang paling menonjol saat perhelatan Pemilu mulai berlangsung. Hoaks yang beredar tidak semata mata untuk menjatuhkan para calon presiden tetapi juga pemerintah yang berkuasa yang mencalonkan diri kembali menjadi presiden (Juditha, 2019). Disisi lain, masyarakat Indonesia sangat rentan terpapar hoaks karena kehidupan sehari hari mereka tidake terlepas dari internet dan media sosial sebagai media yang paling dominan dalam penyebaran hoaks. APPJI mencatat tingkat penetrasi internet masyarakat indonesia mencapai 79,5% pada tahun 2024 naik sekitar 1,4% dari tahun sebelumnya (APPJI, 2024). Hoaks tentang Pemilu menjadi bagian dari proses komunikasi politik di ranah maya.
Peningkatan jumlah berita hoaks ini tidak lepas dari kondisi politik yang semakin memanas. Menurut penjelasan Puji Rianto, ada tiga faktor utama yang menjadi pemicu maraknya berita hoaks. Pertama, hoaks kini telah menjadi komoditas yang sengaja diproduksi untuk kepentingan politik. Ada pihak-pihak yang secara sadar menciptakan hoaks demi keuntungan ekonomi, dengan pihak lain yang bersedia membayar untuk penyebarannya. Kedua, rendahnya etika politik juga turut mendukung maraknya produksi hoaks di kalangan aktor politik. Jika para pelaku politik memegang teguh etika, mereka tidak akan memproduksi informasi yang menyesatkan atau bahkan fitnah. Oleh karena itu, hoaks muncul karena lemahnya etika politik. Ketiga, fenomena era post-truth memperburuk penyebaran hoaks. Di era ini, orang cenderung lebih mempercayai informasi berdasarkan emosi dan prasangka pribadi, bukan fakta objektif. Kurangnya literasi digital membuat masyarakat kurang kritis terhadap informasi, memudahkan hoaks untuk tersebar. Selain itu, ideologi, nilai-nilai, agama, dan afiliasi politik juga berperan dalam memproduksi dan menyebarkan hoaks untuk kepentingan politik tertentu.
Di era digital yang semakin maju, akses terhadap informasi menjadi lebih mudah dan cepat. Apa pun yang kita cari dapat ditemukan hanya dengan satu klik. Informasi yang kita terima biasanya disesuaikan dengan niat dan tujuan pribadi masing-masing. Namun, kemudahan ini juga membawa dampak yang perlu diperhatikan, baik positif maupun negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah penyebaran informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyadari bahwa tidak semua informasi di dunia maya dapat dipercaya. Kita perlu lebih kritis dalam menilai sumber informasi yang kita terima, apakah berasal dari pihak yang dapat dipercaya atau tidak. Hal ini sangat penting untuk mencegah penyebaran berita hoaks, yaitu informasi palsu yang dapat memicu kesalahpahaman, keresahan sosial, bahkan kerugian material dan non-material. Untuk itu, masyarakat harus memahami metode yang efektif dalam mendeteksi dan menangkal penyebaran berita hoaks.
