Penyalahgunaan kekuasaan dapat mengakibatkan korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan anggaran yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang efektif dan transparansi dalam pemerintahan untuk mencegah praktik penyalahgunaan kekuasaan ini.
Hal ini mengakibatkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang semakin memperburuk kondisi kehidupan masyarakat. Selain itu, penyalahgunaan kekuasaan juga dapat merusak sistem hukum dan menghambat perkembangan demokrasi yang sehat.
Kekuasaan yang disalahgunakan oleh elite oligarki ini menghambat kemajuan dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi yang seharusnya menjadi alat untuk mewujudkan kepentingan rakyat, justru menjadi sarana untuk memperkuat dominasi kelompok elit.
Ilmuwan Indonesia, (Wijayanto, dkk, Demokrasi Tanpa Demos: Refleksi Ilmuwan Sosial Politik tentang Kemunduran Demokrasi di Indonesia, 2021). Demokrasi semacam ini cenderung memperkuat ketimpangan sosial dan ekonomi, karena kebijakan yang diambil lebih menguntungkan elite oligarki daripada rakyat pada umumnya. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.
Kekuasaan dan pengaruh yang dimiliki oleh elite oligarki masih terus menghambat partisipasi aktif rakyat dalam proses demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius untuk memutus mata rantai praktik korupsi dan nepotisme yang dilakukan oleh elite tersebut.
Prasetia keadaban
Brian Klass dalam bukunya, Corruptible: Who Gets Power and How it Change Us (2021), ”Jika Anda tiba-tiba didorong ke posisi kekuasaan, apakah Anda mampu menahan godaan untuk mengeluarkan uang atau membalas dendam terhadap musuh Anda?”, Praktik lancung tersebut telah merusak prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan dan keterbukaan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih tegas untuk memotong mata rantai praktik lancung elite agar demokrasi dapat berkembang dengan baik di Indonesia.
Hal ini terlihat dari masih adanya godaan untuk mengeluarkan uang atau membalas dendam terhadap musuh, yang menunjukkan bahwa demokrasi kita belum sepenuhnya mampu mengatasi praktik korupsi dan politik balas dendam. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperbaiki sistem demokrasi agar dapat mencapai idealisme yang diharapkan.
Namun, kenyataannya adalah bahwa masih banyak elite yang terlibat dalam praktik korupsi dan nepotisme, yang menunjukkan ketidaksesuaian antara idealisme demokrasi dan realitasnya. Oleh karena itu, untuk mencapai tuntutan idealisme demokrasi, penting bagi elite untuk memiliki kesadaran akan keadaban dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya.
Selain itu, pendidikan juga memiliki peran penting dalam membentuk kesadaran keadaban. Dengan pendidikan yang baik, masyarakat akan lebih mampu memahami nilai-nilai demokrasi dan menghindari praktik lancung elite yang merugikan.
Dalam konteks ini, karakter virtuous mengacu pada sikap dan tindakan yang jujur, adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan umum. Namun, untuk mencapai hal ini, diperlukan upaya nyata dalam mendidik dan membentuk kesadaran elite politik agar mereka benar-benar menginternalisasi nilai-nilai keadaban dalam setiap langkah.
