 Pada masa pendudukan Jepang, Bung Hatta bersama Bung Karno memulai strategi untuk bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang dengan niat dan tujuan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Walaupun ia diangkat sebagai penasihat pemerintah pendudukan Jepang, beliau memanfaatkan posisi dan jabatan itu untuk kepentingan bangsa Indonesia. Bersama Bung Karno, Bung Hatta diangkat menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Beliau terlibat dalam Panitia Sembilan yang menyusun Piagam Jakarta yang nantinya dijadikan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah penyesuaian sila pertama menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam sidang kedua PPKI 18 Agustus 1945, secara aklamasi Bung Hatta diangkat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama mendampingi Bung Karno.
 Sebagai wakil presiden, integritas, moral, dan etika Bung Hatta tetap kokoh dan tidak berubah. Walau sudah berstatus sebagai pejabat negara, beliau selalu menjalankan hidup secara sederhana dan yakin bahwa pemimpin wajib memberikan contoh keteladanan bagi rakyat. Banyak sekali kisah kesederhanaan hidup beliau yang barang kali tidak bisa disebutkan semuanya. Kisah yang masyhur adalah bagaimana hingga di akhir hayatnya beliau tidak mampu membeli sepatu merek Bally yang merupakan sepatu ternama ketika itu.Â
Selain itu di akhir hidup beliau, dengan uang pensiun yang jumlahnya relatif sedikit, Bung Hatta juga agak kesulitan finansial untuk membayar tagihan listrik dan air sebelum akhirnya dibebaskan oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Sewaktu SMP penulis pernah membaca sebuah buku bahwa Bung Hatta pernah berpesan ketika ada yang memakai kamar mandinya dan membeli sabun batang yang baru agar sabun itu digabung dengan sabun yang lama. Dari kisah-kisah kesederhanaan hidup beliau yang tidak pernah sekalipun melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) itulah, kini kita mengenal penghargaan bagi pejabat yang berintegritas bernama Bung Hatta Anti-Corruption Award.
 Bung Hatta juga merupakan sosok yang demokratis karena mendapatkan pendidikan dan pengalaman politik yang berharga selama menempuh pendidikan dasar hingga berkuliah di Belanda. Di lingkungan keluarga, seperti dikisahkan anak beliau yang bernama Halida Hatta, Bung Hatta selalu berdiskusi dengan keluarganya dalam mengambil keputusan sehingga ini merupakan bentuk komunikasi yang baik sebagai kepala rumah tangga. Pada November 1945, beliau menerbitkan Maklumat X yang berisi anjuran pemerintah agar rakyat mendirikan partai-partai politik untuk menopang suasana sosial politik Republik Indonesia yang baru berumur seumur jagung ketika itu.
 Sebagai ekonom, Bung Hatta merupakan penganut ekonomi kerakyatan yang kemudian diterjemahkan menjadi Ekonomi Pancasila. Beliau menganjurkan sistem koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa sehingga digelari Bapak Koperasi Indonesia. Ketika menjabat wakil presiden, pemerintah Indonesia berusaha untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan seperti melalui misalnya kebijakan Sistem Benteng, kebijakan Ali-Baba, dan lain sebagainya. Pada akhirnya ketika menilai bahwa tidak lagi terdapat kecocokan dengan presiden, Bung Hatta tidak segan dan tidak takut untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden pada 12 Desember 1956 karena dorongan idealisme hati nuraninya.
