DPR RI Bukanlah Tukang Sorak apalagi Pelindung Kejahatan Maling Kerah Putih Jiwasraya

Bagi saya menarik apa yang menjadi ulasan panjang dari SBY melalui akun Facebook tentang solusi dan penyelesaian secara struktural kenegaraan. DPR RI semestinya menjalankan fungsi Checks & Balance terhadap pemerintah dengan membentuk Pansus. Sebab pembentukan Pansus di era SBY terjadi empat kali DPR RI menggunakan hak angket membentuk Pansus.

Pansus semestinya menjadi perjuangan dan ketetapan fraksi Parpol PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, Gerindra, PKB, PPP dan PKS di DPR mewakili harapan dan kehendak nasabah Jiwasraya yang berjumlah 7 juta orang masyarakat Indonesia sebagai korban.

Bukannya malah loyo berjuang, dengan kemampuan membentuk panja dan terkesan menjadi fraksi pemandu sorak sorai seperi 'Cheerleaders' bayaran. Siap untuk diatur ucapan anggota DPR RI dan keputusan fraksi sebagai 'kompensasi politik' sesuai 'sewa bayaran' menjelang Pilpres 2019 kemaren.