Mengejutkan. Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim ternyata hanya memiliki pasar (market share) perbankan syariah sekitar 5 persen. Angka itu jauh di bawah Malaysia yang sudah menembus angka 23 persen. Selain sosialisasi yang dianggap masih kurang, perbankan syariah di Indonesia juga harus melewati sejumlah ‘kerikil’ di ‘lintasan sirkuit’ dengan perbankan konvensial.
Sebagai contoh, Pemerintah Malaysia mendukung secara jor-joran perbankan syariah untuk berkembang. Pemerintah negara jiran itu ‘menekan’ pembayaran gaji pegawai dan berbagai jenis transaksi keuangan dilakukan dengan menggunakan bank dan prinsip keuangan syariah. Sementara di Indonesia hal itu sepertinya masih jauh ‘panggang dari api’.
“Pembayaran gaji kami selama ini masih melalui bank konvensional,” ungkap sejumlah Kompasianer pada acara ‘Nangkring Perbankan Syariah’ yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kompasiana, di Hotel Ibis, Padang, Sabtu lalu (21/5).
Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah belum berbuat banyak dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Di sinilah perbedaannya dengan Malaysia, sehingga negara ‘cikgu’ itu berada pada posisi teratas market share perbankan syariah berdasarkan pemeringakatan Islamic Finance Economics. Indonesia sendiri berada di posisi kesembilan.
Padahal, tahun 2015 lalu pemerintah telah menggencarkan perbankan syariah dengan meluncurkan program Aku Cinta Keuangan Syariah (ACKI). Namun bisa dianggap program itu jalan di tempat. Sementara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga melansir bahwa akselerasi pertumbuhan perbankan/keuangan syariah menurun signifikan dalam lima tahun terakhir.
Artinya jelas, perbankan syariah di Indonesia benar-benar berhadapan dengan dinding terjal untuk menuju tingkat perkembangan yang lebih signifikan lagi.
Dalam acara itu, salah seorang Kompasianer, Adi Bermasa, yang juga wartawan senior, melontarkan usulan agar bank konvensional membuka keran selebar-lebarnya dalam mendukung perbankan syariah.
“Misalnya Bank Nagari di Sumbar. Bank Nagari hendaknya memulai menerapkan pembayaran gaji PNS dan karyawan di unit syariah. Untuk tahap awal, jadikan satu atau dua kota sebagai percontohan. Bisa Padang dan Bukittinggi,” katanya dalam sesi tanya jawab.
Pimpinan Usaha Syariah Bank Nagari Padang, Defrizal, yang hadir sebagai pemateri dalam acara itu, menyambut baik usulan itu. Untuk menuju ke sana, segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan baik, termasuk regulasi.
Dia menambahkan, di Sumbar, perkembangan market share perbankan syariah sudah berada pada kisaran 6 persen, melampaui angka nasional yang hanya 5 persen.
“Saat ini aset syariah Bank Nagari sudah mencapai Rp1,3 triliun. Angka itu diharapkan menjadi Rp3 triliun pada tahun 2023 nanti,” ujarnya.
Lebih lanjut dia menyebutkan, perbankan syariah sebenarnya memiliki keunggulan dibandingkan bank konvensional. Salah satu contohnya adalah sistem gadai (rahn).
“Di bank konvensional tidak ada sistem gadai, di perbankan syariah ada. Ini membuktikan produk perbankan syariah lebih unggul,” katanya.
Terkait keunggulan sistem perbankan syariah, Kepala Bagian Divisi Pengembangan Produk dan Edukasi DPBS OJK, Aprilia Ratna Palupi, di kesempatan yang sama membenarkan bahwa perbankan syariah memiliki banyak keunggulan. Contoh lain yang dipaparkannya adalah KPR. Melalui perbankan syariah, biaya cicilan rumah tidak mengalami perubahan dari awal akad hingga lunas.
Hal itu dibuktikan langsung oleh kompasianer, Naqqiyah Syam. Ibu rumah tangga yang gemar menulis itu menyebutkan sejak 15 tahun silam hingga sekarang sama sekali tidak ada perubahan kenaikan biaya cicilan rumahnya.
“Cicilan KPR akan tetap sama meski ada krisis sekalipun. Sebab, sudah ada perjanjian saat akad di awal. Ini jadi salah satu keunggulan dalam perbankan syariah,” ujar Aprillia Palupi.
Dia kemudian menerangkan bahwa selama ini perbankan syariah masih dilanda distorsi informasi sehingga masyarakat memiliki persepsi yang salah. Perbankan syariah, katanya, tidak hanya khusus untuk masyarakat Muslim saja, namun ‘rahmatan lil alamin’. Untuk semua umat.
“Kami menjadikan Susi Susanti (mantan juara dunia bulutangkis- red) sebagai model iklan (perbankan syariah) bukan tanpa alasan. Dia paham dengan perbankan syariah dan juga memiliki tabungan di bank syariah,” paparnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan dalam konsep perbankan syariah yang kemunculannya di Indonesia digagas Bank Muamalat terdapat tiga kategori, yaitu bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).
“Dulu di awal-awal kami merasa sendiri. Hal itu yang menyebabkan sosialisasi jadi kurang gencar. Syukurnya, sekarang pemerintah sudah mulai melirik perbankan dan keuangan syariah. Bahkan tahun ini pemerintah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah yang langsung diketuai Presiden Joko Widodo,” ujarnya.
Menurutnya, acara nangkring perbankan syariah OJK-Kompasiana merupakan salah satu bentuk sosialisasi yang dilakukan untuk lebih memasyarakatkan perkembangan perbankan syariah.
“Kota Padang merupakan kota terakhir acara nangkring ini. Sebelumnya sudah digelar di Surabaya, Jakarta, dan Palembang. Selain itu, juga diadakan ‘IB (Islamic Bank) Vaganza’ di Plaza Andalas,” tukuknya.
Di akhir acara, penampilan stand up komedi membuat peserta acara jadi semakin sumringah dan tertawa terpingkal-pingkal. ‘Hujan’ doorprize dan souvenir membuat peserta dapat tersenyum sebelum meninggalkan lokasi acara.
Turut hadir dalam kegiatan itu di antaranya wartawan senior Yurnaldi, novelis Maya Lestari GF, pewarta Antara Ikhwan Wahyudi, akademisi dan mahasiswa, pelajar, para pelaku usaha, dan komunitas blogger Kota Padang dengan jumlah peserta sekitar 90 orang. (Ahmad Kharisma)
