Mengejutkan. Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim ternyata hanya memiliki pasar (market share) perbankan syariah sekitar 5 persen. Angka itu jauh di bawah Malaysia yang sudah menembus angka 23 persen. Selain sosialisasi yang dianggap masih kurang, perbankan syariah di Indonesia juga harus melewati sejumlah ‘kerikil’ di ‘lintasan sirkuit’ dengan perbankan konvensial.
Sebagai contoh, Pemerintah Malaysia mendukung secara jor-joran perbankan syariah untuk berkembang. Pemerintah negara jiran itu ‘menekan’ pembayaran gaji pegawai dan berbagai jenis transaksi keuangan dilakukan dengan menggunakan bank dan prinsip keuangan syariah. Sementara di Indonesia hal itu sepertinya masih jauh ‘panggang dari api’.
“Pembayaran gaji kami selama ini masih melalui bank konvensional,” ungkap sejumlah Kompasianer pada acara ‘Nangkring Perbankan Syariah’ yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kompasiana, di Hotel Ibis, Padang, Sabtu lalu (21/5).
Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah belum berbuat banyak dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Di sinilah perbedaannya dengan Malaysia, sehingga negara ‘cikgu’ itu berada pada posisi teratas market share perbankan syariah berdasarkan pemeringakatan Islamic Finance Economics. Indonesia sendiri berada di posisi kesembilan.
Padahal, tahun 2015 lalu pemerintah telah menggencarkan perbankan syariah dengan meluncurkan program Aku Cinta Keuangan Syariah (ACKI). Namun bisa dianggap program itu jalan di tempat. Sementara, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga melansir bahwa akselerasi pertumbuhan perbankan/keuangan syariah menurun signifikan dalam lima tahun terakhir.
Artinya jelas, perbankan syariah di Indonesia benar-benar berhadapan dengan dinding terjal untuk menuju tingkat perkembangan yang lebih signifikan lagi.
Dalam acara itu, salah seorang Kompasianer, Adi Bermasa, yang juga wartawan senior, melontarkan usulan agar bank konvensional membuka keran selebar-lebarnya dalam mendukung perbankan syariah.
“Misalnya Bank Nagari di Sumbar. Bank Nagari hendaknya memulai menerapkan pembayaran gaji PNS dan karyawan di unit syariah. Untuk tahap awal, jadikan satu atau dua kota sebagai percontohan. Bisa Padang dan Bukittinggi,” katanya dalam sesi tanya jawab.
Pimpinan Usaha Syariah Bank Nagari Padang, Defrizal, yang hadir sebagai pemateri dalam acara itu, menyambut baik usulan itu. Untuk menuju ke sana, segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan baik, termasuk regulasi.
Dia menambahkan, di Sumbar, perkembangan market share perbankan syariah sudah berada pada kisaran 6 persen, melampaui angka nasional yang hanya 5 persen.
“Saat ini aset syariah Bank Nagari sudah mencapai Rp1,3 triliun. Angka itu diharapkan menjadi Rp3 triliun pada tahun 2023 nanti,” ujarnya.
