Doktrin R2P sering kali bertabrakan dengan prinsip kedaulatan negara. Pemerintah Ethiopia menolak intervensi internasional yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap otoritasnya, bahkan ketika ada bukti kuat bahwa mereka gagal melindungi warganya.
 Meskipun terdapat banyak tantangan yang signifikan, terdapat beberapa peluang untuk meningkatkan perlindungan populasi sipil di Ethiopia, diantaranya:
- Pendekatan Multilateral
Kerja sama internasional yang melibatkan PBB, Uni Afrika, dan organisasi kemanusiaan dapat memperkuat upaya perlindungan. Uni Afrika, sebagai organisasi regional, memiliki peran penting karena kedekatan geografis dan hubungan politiknya dengan Ethiopia.
- Penguatan Kapasitas Lokal
Melibatkan komunitas lokal dan organisasi masyarakat sipil dapat membantu memberikan bantuan yang lebih tepat sasaran. Pendekatan berbasis komunitas ini juga dapat mengurangi ketergantungan pada organisasi internasional.
- Diplomasi Kemanusiaan
Upaya diplomatik yang terus-menerus diperlukan untuk membuka akses ke wilayah konflik. Negosiasi dengan pihak-pihak yang bertikai dapat memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan dan perlindungan bagi warga sipil.
- Penggunaan Teknologi
Teknologi seperti drone dan pemetaan digital dapat membantu memantau situasi di wilayah konflik dan mengidentifikasi kebutuhan mendesak. Hal ini memungkinkan organisasi kemanusiaan merespons dengan lebih cepat dan efisien.
Organisasi internasional memiliki tanggung jawab besar untuk mendukung perlindungan sipil di Ethiopia. Selain memberikan bantuan langsung, mereka juga harus mendesak pemerintah Ethiopia dan kelompok bersenjata untuk menghormati hukum humaniter internasional. Tekanan diplomatik, termasuk melalui sanksi ekonomi atau embargo senjata, dapat digunakan untuk mendorong solusi damai.
Namun, Organisasi internasional juga harus berhati-hati agar tidak memperburuk situasi. Intervensi yang tidak sensitif terhadap dinamika lokal dapat meningkatkan ketegangan atau memperpanjang konflik. Oleh karena itu, setiap langkah harus didasarkan pada pemahaman mendalam tentang konteks lokal dan melibatkan semua pemangku kepentingan.
Konflik di Ethiopia menunjukkan betapa pentingnya perhatian dunia terhadap perlindungan warga sipil dalam situasi krisis. Dampak konflik ini tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga menghancurkan kehidupan jutaan orang. Prinsip-prinsip seperti HHI dan R2P menjadi pedoman penting dalam menangani situasi seperti ini, meskipun penerapannya seringkali menghadapi berbagai tantangan.
Melalui kerja sama yang kuat antara oranisasi internasional, pemerintah Ethiopia, dan organisasi lokal, ada peluang untuk mengurangi penderitaan dan memulihkan stabilitas. Perlindungan terhadap warga sipil bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga kewajiban bersama untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati di seluruh dunia.
penulis:
