Analisis Opini Lobby Pemerintah Legislatif Dalam Pengesahan Undang Undang Ibu Kota Nusantara (IKN)

Dalam rangka mempertahankan integritas sistem pemerintahan yang demokratis, penting bagi pemerintah eksekutif dan legislatif untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan independensi dalam proses pengehasan undang-undang IKN. Masyarakat harus diberikan akses yang memadai terhadap informasi dan ada mekanisme pengawasan independen untuk memantau pelaksanaan proyek dan proses legislasi terkait. Dengan demikian, dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada kepentingan umum dan kualitas pengambilan keputusan yang lebih baik.