Dalam kerangka etika birokrasi, kurangnya akuntabilitas dapat menciptakan celah di mana pelanggaran etika dapat terjadi tanpa adanya penindakan yang signifikan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengimplementasikan sistem yang kuat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pejabat publik. Hal ini melibatkan pembentukan mekanisme pengawasan internal yang efektif, serta penerapan prosedur audit yang menyeluruh untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran etika.
Penyalahgunaan kekuasaanÂ
Penyalahgunaan kekuasaan, sebagai bentuk utama pelanggaran etika birokrasi, meresap dalam tema yang mencakup integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Praktik-praktik seperti penyalahgunaan kekuasaan, pemerasan, ancaman, dan tindakan sewenang-wenang oleh pejabat pemerintah menjadi sorotan utama dalam mendiskusikan etika birokrasi.
Di Indonesia, tercatat banyak kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh para birokrat. Pada tahun 2022, sebanyak 25 jaksa diamankan karena terlibat dalam praktik penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, hasil dari Lembaga Survei Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2021, kasus penyalahgunaan kekuasaan mendominasi di kalangan pejabat publik, mencapai persentase sebesar 26,2%.
Dalam kerangka etika birokrasi, penyalahgunaan kekuasaan tidak hanya mencederai prinsip-prinsip moral, tetapi juga merongrong kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus menegakkan batas-batas hukum dan prinsip-prinsip etika untuk memastikan bahwa setiap pejabat bertindak dengan integritas dan kejujuran.
Ketidakadilan dan Diskriminasi
Ketidakadilan dan diskriminasi yang dibiarkan terus berlangsung dan direstui oleh pemerintah dapat menciptakan dampak yang merugikan terhadap kesejahteraan dan kepercayaan diri masyarakat. Pentingnya tata kelola yang adil adalah kunci. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan, keputusan, dan langkah-langkah yang diambil mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, menghilangkan diskriminasi, dan memberikan perlakuan yang setara bagi semua warga negara. Melalui prinsip-prinsip ini, pemerintah dapat menciptakan lingkungan di mana semua warga merasa dihormati dan diakui tanpa memandang latar belakang atau identitas mereka.
Di Indonesia, terdapat banyak kasus yang menunjukkan keberlanjutan ketidakadilan dan diskriminasi. Salah satu bentuk ketidakadilan yang sering menjadi perhatian masyarakat adalah ketidakadilan hukum, di mana putusan hukum tidak selalu sejalan antara masyarakat yang lemah dan pejabat publik yang terlibat dalam kasus korupsi. Selain itu, diskriminasi terhadap perempuan masih terjadi, terutama dalam konteks birokrasi Indonesia. Parlemen dan lembaga pemerintah mencatat aduan terkait diskriminasi kepemimpinan terhadap perempuan, dengan empat kasus tercatat pada tahun 2021. Sementara pada tahun 2022, tiga kasus terkait kekerasan seksual dan kebijakan yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan terjadi di lingkungan parlemen dan instansi pemerintah.
Ketidakadilan dan diskriminasi yang melekat dalam sistem birokrasi dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan publik, kesempatan pekerjaan, dan hak-hak dasar lainnya. Oleh karena itu, pemerintah harus secara aktif mengevaluasi dan merevisi kebijakan yang mungkin memberikan celah bagi ketidaksetaraan atau diskriminasi. Implementasi langkah-langkah untuk mengedepankan inklusivitas dan keadilan merupakan langkah penting dalam membangun fondasi etika birokrasi yang solid.
Langkah-langkah Perbaikan dan Penguatan dalam Mengatasi Pelanggaran Etika
Untuk mengatasi tantangan etika birokrasi yang melibatkan pelanggaran etika seperti pelanggaran di atas, perlu dilakukan upaya perbaikan yang menyeluruh. Langkah-langkah krusial melibatkan penguatan sistem pengawasan internal untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap langkah birokrasi. Penegakan hukum yang tegas menjadi instrumen penting dalam memberikan sanksi yang sesuai terhadap pelanggar etika, menciptakan efek jera, dan memulihkan kepercayaan masyarakat.
