Reformasi Birokrasi untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik

* Memajukan kepentingan sektor ekonomi spesifik seperti pertanian, buruh atau segmen tertentu dari bisnis privat 

* Membuat regulasi atas berbagai aktivitas privat

 * Meredistribusikan sejumlah keuntungan seperti pendapatan, hak-hak, perawatan medis dan lain-lain.

 Namun, secara faktual birokrasi menghadapi sejumlah masalah yang kerap kali menjadi rintangan dalam pencapaian tujuan, diantaranya:

 * Proses pekerjaannya seringkali tidak dapat diperkirakan dan langkah yang diambil oleh Birokrasi juga terkesan lamban

 * Menunjukan favoritisme dan perlakuannya terhadap klien dan diskriminasi pada yang lain 

* Memperkejakan staff yang menunjukkan keterkaitan yang rendah terhadap standar professional dan kualitas pelayanan program 

* Mempromosikan staff berdasarkan favoritisme politis atau kriteria yang tidak professional

 * Menciptakan timbunan kertas yang tidak berguna dan tidak mampu menyesuaikan diri secara relevan dengan perkembangan sosial Reformasi Birokrasi Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspekaspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. Berbagai permasalahan / hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbarui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). 

Dengan kata lain reformasi birokrasi adalah langkah starategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Pada intinya latar belakang reformasi birokrasi ini adalah sebagai berikut:

 a. Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ) masih berlangsung hingga saat ini