Menjadi Petugas Kloter Haji yang Amanah

MUSIM haji sudah dimulai. Sabtu minggu lalu (11/05), calon jemaah haji gelombang pertama seluruh Indonesia mulai masuk asrama haji untuk terbang menuju Bandara Pangeran Mohammad bin Abdul Aziz di Madinah. 

Gelombang kedua menyusul kemudian (24/05) dengan tujuan Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Para tamu Allah tersebut diberangkatkan dari 14 embarkasi.  

Tahun ini jemaah terbagi menjadi 554 kelompok penerbangan atau biasa disebut kloter. Yang berbeda, tahun ini kuota haji Indonesia bertambah menjadi 241.000 jemaah. 

Negosiasi yang dilakukan pemerintah dengan Arab Saudi akhirnya terwujud, menjadikan tahun ini sebagai kuota terbanyak dari Indonesia sepanjang penyelenggaraan haji. 

Suatu kabar yang tidak hanya menggembirakan namun juga menjadi tantangan pemerintah dalam menangani berbagai keadaan yang timbul selama pelaksanaan ibadah haji.

Jumlah jemaah di setiap kloter bervariasi bergantung kapasitas kursi pesawat yang digunakan. Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airline yang menjadi maskapai penerbangan haji telah menyiapkan pesawat jumbo dengan kapasitas 350-450 kursi. 

Artinya setiap kloter juga terdiri dari sejumlah kursi pesawat yang mengangkut mereka. Suatu jumlah yang sangat besar untuk berkompromi di dalamnya. Apalagi tahun ini 45.000 jemaah diantaranya adalah lansia.

Pemerintah selaku penyelenggara utama ibadah haji berkewajiban menyediakan segala aspek layanan yang diperlukan oleh jemaah Haji. Mulai dari mendapat nomer porsi, pemeriksaan Kesehatan, dan manasik. 

Pemerintah juga bertanggung jawab saat pemberangkatan, pelaksanaan haji dan kepulangan, termasuk dalam hal pengelolaan kloter. Inovasi dan inisiasi sudah dijalankan pemerintah. 

Tahun ini layanan fast track bertambah di bandara Juanda Surabaya dan Adi Soemarmo Solo, selain bandara Soekarno-Hatta Tangerang yang sudah diterapkan sejak tahun lalu. Layanan ini akan mempercepat pergeseran jemaah ke pemondokan untuk mengurangi kelelahan. Koordinasi dengan penyedia layanan atau mashariq juga dilakukan untuk mencegah kejadian terlambatnya bus penjemputan di Muzdalifah pada tahun kemarin.

Ibadah haji bukan hanya ruang spiritual, melainkan juga ekonomi, sosial dan budaya. Sehingga kehadiran negara diperlukan dalam penyelenggaraanya. Untuk itu, menghadirkan petugas di tengah-tengah jemaah sebagai ujung tombak pelayanan adalah hal yang mutlak.

Undang-undang No 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji pasal 7 menjelasakan bahwa pemerintah menunjuk petugas yang menyertai kloter jemaah haji. 

Setiap kloter akan didampingi lima petugas, yakni ketua kloter, pembimbing ibadah haji, dan tenaga kesehatan haji. Ketua kloter dan pembimbing ibadah haji diseleksi oleh Kementrian Agama dan sisanya dari Kementrian Kesehatan. Ketua kloter bertanggung jawab terhadap pelayanan umum jemaah. 

Sedangkan pembimbing ibadah haji bertugas sebagai pembimbing layanan ibadah. Untuk layanan kesehatan sendiri akan dibebankan kepada tenaga kesehatan haji yang terdiri seorang dokter dan dua perawat.

Petugas kloter dibentuk sebagai bagian dari tugas nasional yang bersentuhan langsung dengan jemaah. Dengan kata lain, petugas kloter adalah perpanjangan tangan pemerintah. 

Maka apapun yang dilakukan petugas kloter harus sesuai kebijakan pemerintah. Karena itu, sebelum penugasan para petugas kloter dilatih berhari-hari untuk diberi materi dan simulasi manajemen kloter.

Berbagai latar belakang beragam pendidikan, pekerjaan, dan usia dalam satu kloter menuntut kesigapan ketua kloter dalam membuat jejaring kerja dan wadah komunikasi dengan para jemaah. 

Pembimbing ibadah haji harus bisa menekankan kepada jemaah bahwa ibadah haji merupakan ibadah fisik, selain tentu saja memberikan tata cara manasik haji yang benar. Sehingga jemaah bisa tetap prima dan istithaah saat menjalani rangkaian ibadah wajib haji yang mencapai puncaknya saat wukuf di Arafah pertengahan Juni mendatang.

Sedangkan tenaga kesehatan haji harus lebih mengingatkan jemaah agar selalu menjaga kesehatan dengan media promotif dan preventif selain kegiatan rutin pelayanan kesehatan. 

Manasik haji tidak hanya sekadar tata cara beribadah, namun juga menjadikan badan sehat agar haji semakin sempurna. Materi utama seperti pencegahan dehidrasi harus disampaikan tiap waktu dan berkala. 

Tahun ini musim haji di Arab Saudi masih dalam cuaca panas dengan suhu diperkirakan mencapai 50 derajat celcius. Jemaah bisa menderita kekurangan cairan jika tidak ada aksi tenaga kesehatan haji untuk mengingatkan jemaah agar terlindung dari sengatan panas terik. Tahun lalu, 800 lebih jemaah dari Indonesia wafat dan sebagian besar meninggal saat rangkaian ibadah haji mulai 9-13 Dzulhijjah.

Tenaga kesehatan haji juga harus proaktif dalam mengontrol kesehatan jemaah resiko tinggi. Lagi-lagi tenaga kesehatan haji wajib melakukan pemantauan kesehatan jemaah resti sejak dari embarkasi, visitasi di pemondokan, waktu armina sampai kepulangan ke tanah air. 

Sikap sigap, handal, amanah, responsif, inisiatif, dan inovatif menjadi penting dalam penanganan kasus kesehatan yang timbul. Senam haji yang dilaunching tahun ini bisa menjadi bagian dari ikhtiar menjaga kebugaran jemaah haji.

Petugas kloter harus berperan aktif terutama dalam melayani jemaah sesuai fungsinya masing-masing. Namun, petugas kloter tidak boleh terkotak dalam kewenangan, kompetensi atau keahlian yang dimiliki. 

Harus ada komunikasi efektif, koordinasi, dan peleburan fungsi diantara petugas kloter. Ketua kloter dan pembimbing ibadah haji harus tahu hal-hal yang bersinggungan dengan kesehatan, misal pertolongan pertama pada kegawatan. 

Sebaliknya tenaga kesehatan haji perlu mengerti rencana kerja operasional yang akan dilakukan ketua kloter dan pembimbing ibadah haji. 

Petugas kloter juga harus pandai membangun komunikasi dengan para ketua rombongan kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh sebagai mitra strategis pemerintah untuk memperlancar penyelenggaraan ibadah haji. 

Petugas kloter harus bisa mengubah pemikiran jemaah bahwa ibadah haji bukan hanya terkait fiqih tapi juga upaya menjaga kesehatan. Kreatifitas dan integritas petugas kloter menjadi kunci akhir sukses dalam pengelolaan kloter.

Menjadi petugas harus mengutamakan pelayanan dibanding ego diri untuk beribadah di tanah suci. Karena yang pertama, petugas kloter dibiayai dan digaji oleh negara. 

Sehingga berangkat ke tanah suci adalah untuk bertugas, bukan berhaji. Kedua, komitmen yang telah dibuat petugas kloter bahwasanya mereka siap mengemban amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada negara secara profesional. Pemerintah tidak akan segan memulangkan petugas haji yang tidak amanah.

Petugas kloter sudah seharusnya lebih dekat dengah jemaah dibanding Kakbah. Jika jemaah ke tanah suci untuk beribadah, maka ibadah utama sesungguhnya petugas kloter adalah menjalankan fungsi melayani dengan sebaik-baiknya. 

Para petugas kloter merupakan orang yang tidak hanya dipilih negara, tetapi juga oleh Yang Maha Kuasa. Kemuliaan bertambah karena tidak semua orang bisa berkesempatan menjadi petugas kloter. 

Maka petugas kloter harus mengemban amanah melayani tamu Allah yang kedudukan jauh lebih tinggi dibanding hanya ikut nunut beribadah haji.

Jika haji mabrur adalah haji yang diterima oleh Sang Esa karena dilakukan dengan baik dan benar dengan bekal yang halal dan suci, maka tidak berlebihan dikatakan bahwa petugas kloter yang mabrur adalah mereka yang segala tindakannya, penyampaiannya, dan ucapannya diridhoi oleh jemaah kloternya. Tugasku adalah ibadahku.

Bila semua petugas kloter telah memiliki pemikiran demikian, maka sudah pasti akan berkontribusi meningkatkan prestasi pemerintah dalam penyelenggaran haji yang sehat, nyaman, dan mabrur. 

Sehingga indeks kepuasan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 sebesar 90,45% menjadi naik adalah suatu keniscayaan. Dan, Indonesia tetap jadi teladan bagi negara lain dalam hal pelayanan ke jemaah haji. (*)