Sepanjang tahun 1997-1998 sebanyak 23 aktivis pejuang demokrasi diculik oleh sebuah kelompok dalam Grub IV Sandi Yudha yang dijuluki Tim Mawar dalam tubuh Komando Pasukan Khusus pimpinan Prabowo Subianto. Dalam persidangan ia tak terbukti bersalah dengan terlibat atau memberikan perintah secara langsung. Namun sebuah Arsip Keamanan Nasional, yakni dokumen rahasia Amerika Serikat tertanggal 17 Mei 1998 yang rilis pada tahun 2018, berisi catatan staf keduataan Besar AS menyebutkan; "Penghilangan itu diperintahkan Prabowo yang mengikuti perintah dari Presiden Soeharto".
Kemudian pada tanggal 28 Mei 1998, sehari setelah pelantikan Presiden BJ Habibie, Prabowo dicopot dari jabatannya sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad). Pencopotan itu terjadi setelah Presiden BJ Habibie menerima laporan adanya pergerakan pasukan kostrad menuju Jakarta tanpa sepengetahuan Jendral Wiranto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Abri pada 22 Mei 1998. Selanjutnya baca 'Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando' yang diceritakan oleh Letjen (Purnawirawan) Sintong Hamonang Panjaitan 2009.
Tentu saja pencopotan Prabowo Subianto oleh panglima tertinggi TNI menimbulkan kemarahan serta ketegangan, ditambah Prabowo sendiri merupakan menantu dari mantan presiden sebelumnya.
Narasi sejarah diatas merupakan catatan hitam dari rekam jejak sosok Prabowo selama berkarir di militer, yang sampai saat ini para aktivis Kamisan masih terus menggaungkan keadilan atas hilangnya sejumlah nyawa pada kurun waktu yang telah disebut diatas. Saya pribadi memang sempat mengagumi sosok Prabowo Subianto yang tegas dan lugas selama beliau mencalonkan diri sebagai Presiden pada tahun 2014 dan 2019. Akan tetapi level emosional beliau yang terkadang hilang kendali saat kampanye ataupun mendapat kritik membuat saya berpikir ulang jika beliau menduduki jabatan tertinggi sebagai presiden. Apalagi dengan rekam jejak yang terbilang cukup membuat khawatir untuk terulang.
Sebuah survei kepribadian oleh Laboratorium psikolog politik UI, Ikatan Psikologi Sosial Indonesia dan Fakultas Psikologi Universitas Padjajaran pada tahun 2014 tentang calon presiden dan wakil presiden menunjukan bahwa Prabowo memiliki skor tertinggi yakni 8,84; Jusuf Kalla 7,31; Hatta Rajasa 7,17; dan Joko Widodo 6,36, yang berarti Prabowo memiliki tingkat ambisiusitas yang tertinggi dibanding yang lain dan cenderung akan menjalankan gaya kepemimpinan otoriter jika terpilih. Riset tersebut diadakan pada 18-27 Juni melalui penilaian jarak jauh dengan melihat tingkah laku calon presiden sejak kecil, saat merintis karier hingga saat itu.
Rekam jejak hitam dan kepribadian yang temperamen serta emosional membuat saya pribadi merasa was-was jika beliau harus menjadi presiden. Meskipun belakangan citra beliau berusaha didempul dengan istilah gemoy, namun itu tidak cukup untuk menutupi catatan sejarah yang terlanjur terjadi. Terlebih potensi gaya kepemimpinan otoriter yang dominan jika mendapatkan mandat presiden berdasarkan dari hasil survei tadi, menambah kekhawatiran akan bangkitnya sistem otoritarianisme yang mengekang demokrasi.
Â
Â
Belajar dari negeri seberang
Venezuela sempat membanggakan diri sebagai negara demokrasi tertua di Amerika Selatan, yang berjalan sejak 1958. Politik Venezuela didominasi oleh dua partai, Aksi Demokratik yang berpaham tengah-kiri dan Partai Sosial Kristen tengah-kanan Caldera atau biasa disebut COPEI. Keduanya telah bergantian berkuasa lebih dari tiga puluh tahun. Namun selama 1980-an terjadi krisis yang melipatgandakan angka kemiskinan, tak heran jika hal ini menyebabkan kekecewaan rakyat Venezuela. Kerusuhan besarpun terjadi pada Februari 1989 yang menimbulkan citra bahwa partai-partai besar tengah bermasalah.
Tiga tahun kemudian, pada 1992, sekelompok perwira militer junior melakukan kudeta terhadap presiden Carlos Andres Perez. Para pemberontak yang dipimpin Hugo Chaves itu gagal. Chaves yang dipenjarakan memilih untuk berubah haluan, ia akan mengejar kekuasaan melalui pemilihan umum.
