Pada 3 Oktober 2023 DPR telah mengesahkan RUU ASN menjadi UU ASN yang mengalami banyak revisi dan perbaikan tentang ASN, perekrutan, cakupan dan gaji serta tunjangan yang diterima oleh ASN.
Salah satu istilah yang muncul setelah pengesahan UU ASN adalah adanya PPPK Paruh Waktu dan PPPK penuh, lantas apa perbedaan dan kesamaan keduanya?
PPPK Paruh Waktu
Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu adalah sebuah terobosan dalam administrasi kepegawaian Indonesia yang lahir setelah pengesahan Undang-Undang (UU) ASN.Â
Keberadaan PPPK Paruh Waktu bertujuan untuk mengatasi masalah pengangkatan tenaga honorer yang selama ini menghadapi risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal dan memberikan kepastian kerja bagi mereka.Â
Kedudukan PPPK Paruh Waktu dalam ASN:
PPPK Paruh Waktu memiliki kedudukan sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diatur dalam UU ASN. Mereka adalah bagian dari kepegawaian negeri sipil (ASN) dan memiliki hak-hak yang sama dengan pegawai ASN lainnya.Â
Meskipun memiliki status pegawai paruh waktu, mereka memiliki hak untuk mendapatkan jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sampai pada dana pensiun.
Besaran Gaji:
Besaran gaji PPPK Paruh Waktu dapat berbeda-beda tergantung pada berbagai faktor seperti tingkat pendidikan, pengalaman, dan lokasi kerja. Gaji mereka diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.Â
PPPK Paruh Waktu memiliki hak atas upah, tunjangan, dan fasilitas yang sebanding dengan tugas dan tanggung jawab yang mereka emban.
Jam Kerja:
Jam kerja PPPK Paruh Waktu dapat bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan dan instansi tempat mereka bekerja. Umumnya, jam kerja PPPK Paruh Waktu mengikuti jam kerja pegawai negeri sipil, yaitu sekitar 40 jam per minggu. Namun, dalam beberapa kasus, jam kerja mereka dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan instansi tempat mereka bekerja.
Bidang Pekerjaan:
PPPK Paruh Waktu dapat mengisi berbagai bidang pekerjaan dalam administrasi pemerintahan. Mereka dapat bekerja di berbagai kementerian, lembaga, dan unit kerja pemerintah yang membutuhkan tenaga tambahan. Bidang pekerjaan yang dapat diisi oleh PPPK Paruh Waktu meliputi, namun tidak terbatas pada:
- Pendidikan: Guru, pengajar, tutor, atau tenaga pendidik di berbagai tingkat pendidikan.
- Kesehatan: Tenaga medis, perawat, bidan, atau tenaga kesehatan lainnya.
- Administrasi: Staf administrasi, asisten, atau pekerjaan birokrasi lainnya.
- Teknis: Tenaga teknis di bidang IT, teknik sipil, dan lain-lain.
- Penelitian: Peneliti atau asisten penelitian di berbagai instansi penelitian.
Manfaat PPPK Paruh Waktu:
Pengurangan PHK Massal: PPPK Paruh Waktu memberikan solusi cerdas untuk mengurangi risiko PHK massal tenaga honorer yang telah lama menjadi masalah serius. Mereka dapat memperoleh kepastian kerja yang lebih baik.
Peningkatan Kualitas Layanan Publik: Dengan memiliki PPPK Paruh Waktu, instansi pemerintah dapat memperoleh tenaga tambahan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan publik.
Pemberdayaan Tenaga Honorer: Penerimaan PPPK Paruh Waktu memberikan peluang kepada tenaga honorer untuk memiliki status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang lebih stabil dan hak-hak yang lebih terjamin.
Penyediaan Tenaga Ahli: PPPK Paruh Waktu dapat mengisi kekurangan tenaga ahli di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan teknologi.
Pengendalian Pengeluaran Pemerintah: PPPK Paruh Waktu memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk mengatur jumlah pegawai sesuai kebutuhan tanpa harus memberikan gaji penuh.
Penerimaan PPPK Paruh Waktu adalah langkah penting dalam memperbaiki sistem kepegawaian negeri sipil Indonesia. Ini memberikan manfaat ganda dengan mengurangi PHK massal tenaga honorer dan menyediakan tenaga tambahan untuk meningkatkan layanan publik.Â
Dengan demikian, PPPK Paruh Waktu adalah langkah yang cerdas dan inovatif dalam memperbaiki administrasi kepegawaian negeri sipil Indonesia.
