Akan tetapi tidak semua sepertinya dilakukan oleh masyarakat lokal di setiap pulau-pulau terhadap tanah yang dimiliki, sehingga bila kita mengunjungi pulau-pulau yang ada di Indonesia, hampir semua tanah-tanah terutama yang berada di pinggir pantai sudah dimiliki oleh investor dan seluruhnya.
Ironisnya lagi tanah-tanah yang sudah dibeli tersebut tidak dikembangkan dan hanya menjadi sebuah investasi bagi pemiliknya menunggu investor besar untuk membelinya kembali dengan harga yang tinggi.
Memang tidak dapat disalahkan, namun ini sebenarnya yang sangat disayangkan dengan melihat potensi wisata pulau di Indonesia yang banyak memiliki pulau-pulau yang dapat dikembangkan dan menyumbangkan devisa dan memberi nilai ekonomi pada masyarakat lokal.
Mungkin kebanyakan dari kita akan kaget mengetahui harga sebidang tanah di pulau atau gili di kawasan Kepulauan Sunda Kecil ini dan lebih dashyat nya lagi masih ada yang membelinya terutama orang asing.
Masyarakat kita lebih cenderung untuk mendapatkan uang banyak hari ini daripada stabil untuk jangka panjang sehingga apabila mereka memiliki tanah dan ada yang ingin membelinya maka langsung dijemput tawarannnya walau setelah transaksi terjadi, mungkin tidak lebih dari sebulan uang tersebut sudah tidak bersisa dan jari pun mulai kembali digigitnya karena tidak ada lagi yang bisa dijual atau dijadikan sumber pendapatan.
Tanah di pulau dengan potensi wisata yang menjanjikan bisa sama harganya dengan harga tanah di perkotaan besar dan ini yang membuat banyak  orang yang tergiur dengan tingginya harga tersebut tanpa memikirkan jangka panjang dan tidak ada keinginan mereka untuk mengambangkan wisata di pekarangannya sendiri tanpa menjadi penonton.
Jika tidak ada modal untuk mengembangkan paling tidak bisa membuat konsep jual beli dengan B.O.T (Build-Operate-Transfer) sehingga tanah mereka tidak hilang dan pada akhir perjanjian mereka juga mendapat properti yang ada di atas tanah mereka.
Kejadian Pulau Lantigiang bukanlah yang pertama dan saya harap juga menjadi yang terakhir, dan untuk hal tersebut perlunya kesadaran masyarakat lokal terhadap kepariwisataan (sadar wisata) terutama yang berada di daerah pesisir.
Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Kebijakan lebih bisa memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada mereka tanpa dipungut bayaran kepada masyarakat lokal ini untuk menumbuhkan kesadaran wisata.
Tanah yang terdapat di pulau-pulau sepertinya hanya menjadi obyek investasi bukan menjadi pendorong investasi yang dapat memberikan nilai ekonomi kepada masyarkatnya, padahal itulah yang seharusnya berlaku di kepariwisataan yaitu pemberdayaan Sumber Alam dan Manusia.
Saya mendengar dari salah satu Kepala Pertanahan di sebuah daerah pada suatu waktu yang mengatakan bahwa apabila kita membeli tanah di pulau, maka harus ada rencana pengembangan atas tanah tersebut dalam konteks pengembangan pariwisata tentunya, namun sepertinya belum banyak yang mengeksekusi rencana yang ada pada proses pembelian tanah itu, hanya di atas kertas.
