Menuai Pro Kontra! Wacana Seluruh Kantin Sekolah di Jakarta Akan Dikenakan Retribusi

Legislator Gerindra ikut mengkritik terkait wacana retribusi kantin sekolah di Jakarta. Anggota DPRD Jakarta F-Gerindra Ali Lubis menentang rencana tersebut. Penarikan retribusi kantin sekolah di Jakarta memang sedang ramai dibicarakan. 

Menurutnya, penarikan retribusi terhadap kantin sekolah akan memberatkan masyarakat kelas menengah ke bawah, yang mayoritas adalah pemilik kantin sekolah. Ali mendorong pembahasan payung hukum retribusi kantin sekolah di Jakarta ditunda atau dibatalkan, karena dia juga menyebut bahwa Rancangan APBD Jakarta 2025 sudah sangat besar tanpa harus melakukan penarikan retribusi terhadap kantin sekolah.

Terdapat penolakan dari beberapa pedagang kantin di Jakarta.

Banyak pedagang kantin sekolah di Jakarta, seperti Aan dari SMPN 191 Jakarta Barat, merasa keberatan dengan rencana penarikan retribusi ini. Mereka sudah harus membayar sewa lapak yang cukup tinggi, yaitu sekitar Rp850 ribu per bulan. Penambahan retribusi tentu akan semakin memberatkan mereka yang sudah berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 

Aan mengaku pendapatannya per hari tidak mencukupi jika harus membayar uang sewa sekaligus retribusi kantin sekolah. Ia juga mengatakan pendapatannya habis hanya untuk belanja kebutuhan berjualan. Aan berharap DPRD DKI Jakarta tidak menarik retribusi pedagang di kantin sekolah. Sebab menurutnya ia terpaksa harus menaikkan harga jualannya jika memang retribusi pedagang diterapkan.

Dampak dari kebijakan yang diusulkan oleh sutikno bisa sangat merugikan siswa. Jika kantin harus menutupi biaya tambahan dengan memilih bahan yang lebih murah, kualitas dan nilai gizi makanan yang disediakan bisa menurun. 

Ini tentu bisa berdampak negatif pada kesehatan siswa. Mungkin solusi yang lebih baik adalah mencari cara untuk mendukung kantin sekolah dan UMKM tanpa membebani siswa. Misalnya, pemerintah bisa memberikan insentif atau subsidi kepada kantin sekolah agar mereka tetap bisa menyediakan makanan berkualitas dengan harga terjangkau.

 Selain itu, pemerintah juga bisa mencari sumber pendapatan lain yang lebih signifikan tanpa mengorbankan kesejahteraan siswa.