Keterbatasan Infrasruktur Pendidikan: Tantangan Utama dalam Impletasi Kurikulum Deep Learning

Keterbatasan Infrastruktur Pendidikan: Tantangan Utama dalam Implementasi Kurikulum Deep Learning

Oleh: A. Rusdiana

Visi Indonesia Emas 2045 menuntut transformasi pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kurikulum deep learning, yang berbasis kecerdasan buatan (AI), dirancang untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, problem-solving, dan kreativitas siswa. 

Namun, kenyataannya, penerapan kurikulum ini masih terkendala oleh keterbatasan infrastruktur pendidikan. Dalam pendekatan pendidikan 5.0, teknologi menjadi pilar utama dalam menciptakan pembelajaran yang inklusif dan personal. 

Infrastruktur pendidikan yang memadai, seperti perangkat keras komputer, internet cepat, dan perangkat lunak AI, merupakan prasyarat untuk mendukung transformasi ini. Sayangnya, banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, masih menghadapi kesenjangan infrastruktur. Hal ini memperlebar jurang kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, yang bertentangan dengan prinsip inklusivitas pendidikan nasional. 

Tulisan ini bertujuan untuk mengulas keterbatasan infrastruktur pendidikan sebagai tantangan utama dalam implementasi kurikulum deep learning, serta memberikan rekomendasi strategis untuk mengatasi hambatan ini demi mencetak generasi emas yang kompetitif di era 5.0. Berikut elaborasi 5 elemen penting dari Tantangan Keterbatasan Infrastruktur Pendidikan:

Pertama: Ketimpangan Infrastruktur Teknologi; Banyak sekolah di pedesaan dan daerah terpencil tidak memiliki akses ke perangkat keras yang memadai, seperti komputer modern atau tablet. Selain itu, konektivitas internet yang lambat atau bahkan tidak tersedia menjadi tantangan besar. 

Untuk mengatasinya, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk pemerataan teknologi pendidikan, termasuk pembangunan infrastruktur internet di wilayah terpencil.

Kedua: Biaya Pengadaan Teknologi yang Tinggi; Pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak berbasis AI memerlukan biaya yang besar. Hal ini menjadi hambatan bagi sekolah yang memiliki keterbatasan anggaran operasional. Salah satu solusinya adalah menjalin kerja sama dengan sektor swasta untuk mendukung pengadaan teknologi melalui program corporate social responsibility (CSR).

Ketiga: Kurangnya Dukungan Logistik di Wilayah Terpencil; Distribusi perangkat teknologi sering kali terhambat oleh akses transportasi yang buruk di daerah terpencil. Sebagai langkah mitigasi, pemerintah dapat membangun sistem logistik pendidikan yang lebih terintegrasi untuk memastikan ketersediaan perangkat di seluruh pelosok Indonesia.

Keempat: Tantangan Pemeliharaan dan Perawatan Teknologi; Perangkat teknologi membutuhkan pemeliharaan yang berkala agar tetap berfungsi optimal. Sayangnya, banyak sekolah tidak memiliki tenaga ahli yang mampu melakukan perawatan tersebut. Oleh karena itu, pelatihan teknis bagi staf sekolah perlu menjadi prioritas.

Kelima: Kurangnya Perencanaan yang Terintegrasi; Keterbatasan infrastruktur pendidikan juga disebabkan oleh kurangnya perencanaan strategis yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Diperlukan pendekatan yang lebih terkoordinasi dalam mengembangkan ekosistem pendidikan berbasis teknologi, termasuk menetapkan standar nasional untuk infrastruktur sekolah.

Keterbatasan infrastruktur pendidikan tidak hanya menghambat implementasi kurikulum deep learning tetapi juga memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia. Jika tantangan ini tidak segera diatasi, cita-cita Indonesia Emas 2045 akan sulit tercapai. 

Maka dari itu, beberapa hal perlu dipersiapkan: 1) Pemerataan Teknologi: Mengalokasikan dana APBN untuk pengadaan perangkat teknologi dan internet di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia; 2) Kemitraan dengan Sektor Swasta: Memanfaatkan CSR untuk mendukung pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur pendidikan; 3) Peningkatan Logistik Pendidikan: Mengembangkan sistem distribusi perangkat teknologi yang efisien hingga ke wilayah terpencil; 4) Pelatihan Teknis: Menyediakan pelatihan bagi tenaga pendidikan untuk pemeliharaan perangkat teknologi; 5) Koordinasi Antar Pemerintah: Membuat perencanaan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Dengan langkah strategis ini, diharapkan seluruh siswa di Indonesia dapat menikmati akses pendidikan berbasis teknologi yang merata, sehingga visi Indonesia Emas 2045 dapat terwujud. Wallahu A'lam.