Demokrasi sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Abraham Lincoln adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi ini tentunya menempatkan rakyat sebagai subyek yang mempunyai kedaulatan penuh. Rakyat secara bebas menentukan siapa yang paling berhak menjadi pemimpin mereka.
Pemimpin yang mereka pilih pun berasal dari golongan rakyat sendiri melalui mekanisme yang telah disepakati. Setelah terpilih orang yang dianggap paling ideal untuk memimpin mereka, maka selanjutnya pemimpin tersebut dituntut bekerja keras untuk melindungi, mensejahterakan, melayani rakyat (baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung di waktu pemilihan).
Seperti itulah gambaran singkat demokrasi yang menjadi patron bagi negara-negara yang sudah maju maupun negara yang baru berkembang.
Bagi negara yang dalam pelaksanaan urusan ketatanegaraannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, maka negara tersebut akan dikutuk dan cap sebagai negara tidak demokratis. Tapi mengapa bisa, ketika ada sebuah negara yang sudah maju menghegemoni negara lain baik hegemoni secara militer dan atau secara ekonomi, tetapi tidak dicap sebagai negara yang tidak demokratis. Suatu hal yang sangat kontroversial.
Demokrasi pula yang membuka peluang terjadinya pembohongan-pembohongan publik ketika suksesi dan kampanye pemilu.
Demokrasi pula yang menjadikan rakyat sebagai subyek strategis (alat) untuk mecapai kekuasaan melalui mobilisasi massa, money politic dan semacamnya. Rakyat begitu penting dan sangat berharga ketika pemilu, melebihi harga gram-an emas sebab satu suara (one vote) sangat menentukan.
Olehnya itu, sudah saatnya rakyat membuka mata secara lebar-lebar dan masyarakat harus tercerdasakan. Semua problema yang terjadi di semua negara adalah implikasi dan ekses dari demokrasi.
Siapa yang harus bertanggung jawab? Rakyat pulalah yang harus bertanggung jawab sebab semua hal itu “untuk rakyat, oleh rakyat, dan dari rakyat”.
Akhir Demokrasi (Post Demokrasi)
Aristoteles membagi bentuk pemerintahan menjadi beberapa bagian yang akan menjadi siklus alamiah dalam proses jalannya pemerintahan di sebuah negara. Dalam konteks yang lebih luas, pemerintahan negara diawali dari pemerintahan monarki. Monarki ini ditangani oleh seorang raja yang berjuang dan memerintah untuk kepentingan umum.
Sebagaimana dinasti Umawiyah yang merupakan cikal bakal lahirnya pemerintahan monarki di negara-negara Islam. Ketika Muawiyah menunjuk secara langsung anaknya (Yazid) sebagai penggantinya kelak, sungguh berbeda dengan penobatan kepemimpinan Khulafaurrasyidin di masa lalu.
Akhir dari monarki adalah tirani yakni pemerintahan yang ditangani oleh seorang raja, yang memperjuangkan kepentingan sendiri dan atau kepentingan kelompoknya. Raja (penguasa) akan selalu mempertahankan status quo agar dapat bertahan lama menikmati kekuasaan bersama dengan kelompok-kelompoknya.
Tirani akan ditumbangkan oleh rakyat mayoritas sebab rakyat telah muak dengan status quo akhirnya lahirlah “demokrasi” yakni pemerintahan yang di tangani oleh seorang pemimpin diantara rakyat mayoritas yang telah berhasil menumbangkan tirani. Akan tetapi “demokrasi” akan berproses secara alamiah menjadi oligarki. Pemimpin yang dipercaya oleh rakyat mayoritas, telah silau dengan kekuasaan dan lebih cenderung berpihak kepada kelompok-kelompok pemodal. Pemimpin berubah orientasi untuk mencari “modal” agar dapat kembali eksis dalam status quo.
Oligarki pun akan berubah bentuk menjadi aristokrasi. Bentuk pemerintahan aristokrasi akan dikuasai oleh orang-orang yang punya cukup modal, kaya, ningrat dan dihargai , dihormati karena kedudukan dan status sosialnya. Pada kondisi ini akan terjadi situasi “penguasa jadi pengusaha” dan atau “pengusaha jadi penguasa” serta “rakyat dikuasai”.
Pandangan Polybios pun tidak jauh berbeda dengan Aristoteles. Dalam siklus bentuk pemerintahan yang dikemukakan oleh Polybios merupakan hasil elaborasi dari ajaran Aristoteles yang mengungkapkan bahwa bentuk pemerintahan demokrasi ketika sampai kepada titik kulminasi, maka demokrasi akan berubah menjadi Okhlorasi.
Demokrasi yang semula diarsiteki oleh orang-orang ideal lambat laun idealisme itu menjadi sempit bahkan sampai “karatan”. Hal ini karena dipengaruhi oleh bujukan dan gombalan interest personal. Orientasi pemerintahan menjadi seperti milik sendiri (privatisasi pemerintahan).
Menurut hemat penulis, tidak akan ada bentuk pemerintahan yang sifatnya absolut. Jika di era abad-21 ini semua negara berpatron kepada demokrasi, maka demokrasi pun akan berubah secara alamiah ke bentuk pemerintahan lain, apakah akan berubah mengikuti pendapatnya Aristoteles (Demokrasi menuju Oligarki) atau teorinya Polybios (Demokrasi menuju Okhlorasi), atau bahkan mengikuti konsep dan gagasan bernegara dari Al Maududi. Wallahu a’lam bissawaf.
