Membongkar Benang Kusut: Menuju KPK yang Lebih Berwibawa dan Bermartabat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga independen di Indonesia yang bertugas untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sejak didirikan pada tahun 2002, KPK telah dianggap sebagai pahlawan dalam upaya memberantas korupsi di negara ini. Namun, belakangan ini, lembaga tersebut mengalami berbagai persoalan yang mengancam reputasinya.

Salah satu persoalan yang mencoreng nama KPK adalah revisi Undang-Undang KPK yang kontroversial. Pada tahun 2019, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) mengesahkan revisi UU KPK yang menuai banyak kritik dari berbagai pihak. Revisi tersebut dianggap melemahkan kewenangan KPK, seperti penghapusan status pegawai KPK sebagai penyidik, pengawasan eksternal yang lebih besar terhadap KPK, dan pembentukan Dewan Pengawas yang dianggap bisa membatasi independensi KPK.

Selain itu, proses pemilihan pimpinan dan dewan pengawas KPK juga dinilai tidak transparan. Penunjukan pimpinan KPK yang seharusnya dilakukan melalui seleksi terbuka dan transparan, ternyata menuai kontroversi karena dinilai melibatkan campur tangan kekuasaan politik. Hal ini menyebabkan munculnya kekhawatiran akan adanya intervensi politik terhadap kinerja KPK.

Polemik lain yang menghantui KPK adalah terkait dengan dugaan pelanggaran etika dan tindakan korupsi yang dilakukan oleh sejumlah pegawai KPK sendiri. Meskipun KPK telah menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi, namun adanya kasus-kasus korupsi yang melibatkan pegawai KPK sendiri telah merusak citra lembaga ini di mata publik.

Baca juga: Ibu-Ibu Pejuang Energi: Menggerakkan Transisi Menuju Net Zero Emission 2060 dengan Tenaga Lokal

Selain itu, penanganan kasus-kasus korupsi oleh KPK juga menuai kritik. Beberapa pihak menilai bahwa penanganan kasus-kasus tersebut tidak konsisten dan terkesan dipengaruhi oleh faktor politik atau kepentingan tertentu. Hal ini menggugah pertanyaan akan independensi dan integritas KPK dalam menjalankan tugasnya.

Namun demikian, KPK tetap menjadi lembaga yang penting dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. Meskipun mengalami berbagai tantangan dan kontroversi, KPK terus berupaya untuk memperbaiki diri dan menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin demi kepentingan negara dan masyarakat.

Penanganan berbagai persoalan yang menghadang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang memerlukan pendekatan yang komprehensif. Merevisi Undang-Undang KPK bisa menjadi langkah awal, namun tidaklah cukup. Dibutuhkan upaya yang menyeluruh untuk mengembalikan KPK pada reputasinya sebagai lembaga antikorupsi yang berwibawa dan dipercaya oleh rakyat. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil secara komprehensif:

• Revisi Undang-Undang KPK yang Berimbang, Revisi UU KPK seharusnya dilakukan dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil dan lembaga antikorupsi internasional. Tujuannya adalah untuk memperkuat peran dan kewenangan KPK dalam memberantas korupsi, serta memastikan independensinya dari campur tangan politik yang merugikan.
• Pengawasan yang Lebih Ketat, KPK harus diberikan kewenangan dan sumber daya yang memadai untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penegakan hukum, termasuk pengawasan terhadap lembaga penegak hukum lainnya. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya korupsi di dalam sistem penegakan hukum itu sendiri.
• Pemilihan Pimpinan dan Dewan Pengawas yang Transparan, Proses pemilihan pimpinan dan anggota dewan pengawas KPK harus dilakukan secara terbuka, transparan, dan berdasarkan pada kriteria-kriteria yang jelas dan objektif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa orang-orang yang memimpin KPK memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi serta tidak terpengaruh oleh kepentingan politik.
• Pengembangan Sumber Daya Manusia, KPK perlu terus meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusianya melalui pelatihan dan pendidikan yang berkualitas. Hal ini akan memastikan bahwa pegawai KPK memiliki kemampuan yang cukup untuk menangani kasus-kasus korupsi yang semakin kompleks dan canggih.
• Penguatan Kerjasama Internasional, KPK perlu memperkuat kerjasama dengan lembaga-lembaga antikorupsi di negara-negara lain dalam rangka pertukaran informasi dan pengalaman, serta penegakan hukum lintas batas. Hal ini akan memperkuat efektivitas KPK dalam memberantas korupsi yang melibatkan transaksi lintas negara.
• Pemberdayaan Masyarakat, KPK harus terus melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Ini dapat dilakukan melalui kampanye edukasi, pelatihan, dan program-program partisipatif lainnya yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat.
• Penguatan Kerjasama dengan Pihak Swasta, KPK dapat bekerja sama dengan sektor swasta untuk mendorong penerapan praktik-praktik tata kelola perusahaan yang baik dan mengurangi risiko korupsi dalam bisnis.
• Penegakan Hukum yang Tegas, KPK harus terus mengambil langkah-langkah tegas dalam menegakkan hukum terhadap pelaku korupsi, tanpa pandang bulu dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Hal ini akan membuktikan bahwa KPK tidak hanya berkata-kata, tetapi juga bertindak secara efektif dalam memerangi korupsi.

Baca juga: Pemuda dan Masa Depan: Mampukah Memimpin Daerah di Usia 30 Tahun?

Dengan mengambil langkah-langkah tersebut secara komprehensif, diharapkan KPK dapat kembali pada marwahnya sebagai lembaga antikorupsi yang berwibawa dan dipercaya oleh rakyat Indonesia. Ini bukanlah tugas yang mudah, namun dengan komitmen dan kerja keras, hal tersebut tentu bisa tercapai.

Menilai Kinerja KPK Periode Sekarang 

Baca juga: Mengapa Green Jobs Masih Sepi Peminat? Tantangan dan Peluang di Era Krisis Iklim

Secara objektif, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam periode terkini masih menunjukkan keberhasilannya dalam pemberantasan korupsi. Bukti nyata dari keberhasilan ini adalah serangkaian penangkapan besar yang dilakukan oleh KPK, termasuk terhadap beberapa menteri dan pejabat tinggi negara. Berikut adalah penjelasan mengenai hal tersebut:

• Penangkapan Menteri dan Pejabat Tinggi Negara, KPK telah berhasil melakukan penangkapan terhadap beberapa menteri dan pejabat tinggi negara yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Penangkapan ini mencakup berbagai sektor, seperti pemerintahan, swasta, dan lembaga negara lainnya. Tindakan ini menunjukkan bahwa KPK tidak memandang bulu dalam menindak pelaku korupsi, bahkan jika mereka memiliki posisi yang tinggi dalam hierarki pemerintahan.
• Penegakan Hukum yang Tegas, Proses penegakan hukum terhadap para pelaku korupsi dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu oleh KPK. Penangkapan dilakukan setelah melalui proses penyelidikan dan pengumpulan bukti yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa KPK mematuhi prinsip-prinsip hukum dalam menangani kasus korupsi.
• Transparansi dan Akuntabilitas, Proses penangkapan dan penanganan kasus korupsi oleh KPK dilakukan secara transparan dan akuntabel. KPK secara rutin memberikan informasi kepada publik mengenai perkembangan kasus-kasus yang sedang ditangani, termasuk detail mengenai pelaku korupsi yang ditangkap dan barang bukti yang ditemukan. Hal ini membantu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan kredibilitas KPK sebagai lembaga antikorupsi. 
• Kesuksesan dalam Pengadilan, Hasil dari penanganan kasus-kasus korupsi oleh KPK telah terbukti dalam persidangan, dengan beberapa terdakwa yang telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Ini menunjukkan bahwa KPK tidak hanya berhasil dalam proses penyelidikan dan penangkapan, tetapi juga dalam memastikan bahwa pelaku korupsi dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
• Penghargaan dan Pengakuan, Kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi telah diakui secara internasional melalui berbagai penghargaan dan pengakuan dari lembaga antikorupsi internasional dan pemerintah negara lain. Penghargaan ini mencerminkan apresiasi terhadap upaya KPK dalam memerangi korupsi secara efektif dan profesional.

Dengan demikian, secara objektif dapat disimpulkan bahwa KPK periode terkini masih menunjukkan keberhasilannya dalam pemberantasan korupsi, terutama melalui serangkaian penangkapan besar terhadap menteri dan pejabat tinggi negara yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Hal ini menegaskan bahwa KPK tetap menjadi garda terdepan dalam memerangi korupsi di Indonesia.

Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menunjukkan keberhasilannya dalam beberapa aspek, namun lembaga ini juga menghadapi kritik atas beberapa hal yang menjadi kelemahan dalam penegakan hukumnya. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai kritik yang dialamatkan kepada KPK:

• Selektivitas dalam Penindakan, Salah satu kritik yang sering dialamatkan kepada KPK adalah adanya dugaan selektivitas dalam penindakan kasus korupsi. Beberapa pihak menilai bahwa KPK cenderung lebih fokus pada kasus-kasus korupsi politik, terutama yang melibatkan pejabat publik atau politisi, sementara kasus korupsi di sektor lain seperti swasta atau birokrasi juga banyak terjadi namun tidak mendapatkan perhatian yang sama. Hal ini menimbulkan pertanyaan akan keadilan dalam penegakan hukum oleh KPK.
• Lemahnya Koordinasi dengan Penegak Hukum Lain, Kritik lain yang dialamatkan kepada KPK adalah terkait dengan lemahnya koordinasi dengan penegak hukum lainnya, terutama Kejaksaan Agung. Terdapat banyak berkas perkara yang dikembalikan oleh Kejaksaan Agung kepada KPK dengan alasan bukti kurang cukup atau berkas tidak memenuhi syarat. Hal ini menunjukkan adanya hambatan dalam kerjasama antara KPK dan penegak hukum lainnya, yang dapat menghambat proses penegakan hukum secara efektif.
• Kurang Transparan dalam Komunikasi Publik, Kritik lainnya adalah terkait dengan kurangnya transparansi dalam komunikasi publik oleh KPK. Beberapa pihak merasa bahwa KPK terkesan tertutup dan tidak memberikan informasi yang cukup kepada masyarakat mengenai perkembangan kasus-kasus yang sedang ditangani, termasuk alasan-alasan di balik keputusan-keputusan yang diambil oleh KPK. Kurangnya transparansi ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan spekulasi di kalangan masyarakat.

Meskipun KPK telah melakukan sejumlah upaya untuk memperbaiki diri dan mengatasi kritik-kritik yang dialamatkan kepadanya, namun tetap saja tantangan tersebut menjadi perhatian penting dalam upaya meningkatkan efektivitas dan legitimasi lembaga ini dalam memberantas korupsi di Indonesia. Perbaikan-perbaikan yang diperlukan mencakup peningkatan keadilan dalam penindakan, penguatan kerjasama antara KPK dan penegak hukum lainnya, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam komunikasi dengan publik.

Kritik untuk Pimpinan dan Dewan Pengawas yang Lebih Baik 

Untuk memperbaiki proses pemilihan pimpinan dan dewan pengawas KPK agar lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi politik, beberapa kritik dan saran dapat diajukan:

• Proses Pemilihan Terbuka dan Akuntabel, Proses pemilihan pimpinan dan dewan pengawas KPK harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Libatkan publik dalam proses seleksi dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan pendapat mereka. Transparansi harus dijaga dari awal hingga akhir proses pemilihan, termasuk dalam pengumuman kandidat-kandidat yang lolos seleksi, serta dalam tahap-tahap evaluasi dan penentuan akhir.
• Kriteria Seleksi yang Jelas dan Terukur, Penting untuk menetapkan kriteria seleksi yang jelas dan terukur untuk calon pimpinan dan dewan pengawas KPK. Prioritaskan integritas, kompetensi, dan pengalaman dalam pemberantasan korupsi sebagai kriteria utama. Pastikan bahwa kandidat yang dipilih memiliki rekam jejak yang bersih dan kemampuan yang dibutuhkan untuk memimpin dan mengawasi KPK secara efektif.
• Dewan Pengawas yang Independen, Dewan pengawas KPK harus benar-benar independen dan bebas dari pengaruh politik. Dewan ini harus terdiri dari individu-individu yang tidak memiliki afiliasi politik atau kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi pengawasannya terhadap KPK. Dewan pengawas juga harus diberikan kewenangan yang kuat untuk mengawasi kinerja KPK, termasuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pimpinan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan jika diperlukan.
• Partisipasi Masyarakat Sipil, Libatkan masyarakat sipil dan lembaga-lembaga non-pemerintah dalam proses pemilihan dan pengawasan KPK. Masyarakat sipil dapat berperan sebagai pengawas independen yang membantu memastikan bahwa proses seleksi dan kinerja KPK berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan good governance.
• Transparansi dalam Pengambilan Keputusan, Pastikan bahwa semua keputusan yang berkaitan dengan pemilihan pimpinan dan dewan pengawas KPK diambil secara transparan dan didasarkan pada pertimbangan yang objektif. Informasi mengenai proses seleksi, kriteria yang digunakan, dan alasan di balik keputusan harus dapat diakses oleh publik secara terbuka.

Dengan memperbaiki proses pemilihan pimpinan dan dewan pengawas KPK sesuai dengan kritik dan saran yang diajukan di atas, diharapkan KPK dapat memiliki kepemimpinan dan pengawasan yang lebih kuat dan terpercaya dalam upaya mereka untuk memerangi korupsi di Indonesia. Hal ini akan meningkatkan legitimasi dan efektivitas KPK sebagai lembaga antikorupsi yang independen dan dipercaya oleh masyarakat.

Latar Belakang Pemimpin KPK 

Pemimpin ideal KPK harus memiliki sejumlah karakteristik yang mendasar untuk dapat memimpin lembaga tersebut dengan efektif dalam upaya pemberantasan korupsi. Berikut adalah beberapa karakteristik yang diharapkan dari seorang pemimpin KPK:

• Ketegasan dan Keberanian, Seorang pemimpin KPK harus memiliki ketegasan dan keberanian untuk melawan koruptor, bahkan jika mereka memiliki kekuasaan dan pengaruh besar dalam berbagai sektor. Kemampuan untuk tetap teguh dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi tanpa takut akan tekanan atau ancaman dari pihak-pihak yang terlibat dalam praktik korupsi merupakan hal yang sangat penting. Ketegasan ini juga mencakup kemampuan untuk menindak tegas pelanggaran etika dan integritas di dalam lembaga KPK itu sendiri.
• Kapasitas dan Pengalaman Hukum yang Mumpuni, Pemimpin KPK idealnya memiliki pengetahuan yang mendalam tentang seluk beluk hukum pemberantasan korupsi. Mereka harus memahami secara menyeluruh tentang peraturan-peraturan, prosedur, dan strategi yang efektif dalam menghadapi kasus-kasus korupsi. Pengalaman praktis dalam menangani kasus-kasus korupsi juga sangat penting untuk dapat memimpin KPK dengan baik.
• Kemampuan Kepemimpinan yang Baik, Pemimpin KPK harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik untuk memimpin lembaga tersebut dengan profesional dan akuntabel. Mereka harus mampu memotivasi dan menginspirasi para pegawai KPK, serta membangun budaya kerja yang bersih, transparan, dan berintegritas. Kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan berani, serta untuk bekerja secara kolaboratif dengan pihak-pihak terkait lainnya juga merupakan hal yang sangat diperlukan.

Selain karakteristik-karakteristik di atas, pemimpin KPK juga diharapkan memiliki integritas yang tinggi, moralitas yang kuat, serta komitmen yang teguh terhadap misi dan tujuan pemberantasan korupsi. Dengan menggabungkan semua karakteristik ini, seorang pemimpin KPK dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam memerangi korupsi dan membangun tatanan pemerintahan yang bersih dan berintegritas di Indonesia.

Sosok Calon Pemimpin KPK yang Layak 

Beberapa nama yang sering disebut sebagai calon pemimpin KPK yang layak, antara lain:

Pinterest.com/bentengsumbar 

1. Prof. Mahfud MD 

Prof. Mahfud MD adalah seorang tokoh yang dikenal dengan integritas, ketegasan, dan keahliannya di bidang hukum dan politik. Sebelum menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), beliau telah memiliki sejumlah pengalaman dan prestasi dalam karirnya, baik sebagai akademisi, praktisi hukum, maupun sebagai pejabat pemerintahan dan politisi. Berikut adalah penjelasan secara lengkap mengenai latar belakang, pengalaman, dan kontribusi Prof. Mahfud MD:

• Pendidikan dan Karir Akademik: Prof. Mahfud MD memulai karirnya sebagai staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta sejak tahun 1984. Beliau kemudian menjadi Guru Besar di fakultas yang sama. Selain itu, beliau juga aktif mengajar di beberapa perguruan tinggi ternama di Indonesia, seperti UGM, UNS, UI, Unsoed, dan lebih dari 10 universitas lainnya di program Pasca Sarjana S2 & S3. Bidang yang diajarkan mencakup Politik Hukum, Hukum Tata Negara, dan Negara Hukum serta Demokrasi.
• Pengalaman Pemerintahan: Sebelum menjabat sebagai Ketua MK, Prof. Mahfud MD telah menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI (2000-2001) dan Menteri Kehakiman dan HAM (2001). Beliau juga pernah menjadi Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (2002-2005) serta Anggota DPR-RI pada berbagai periode dengan duduk di beberapa komisi, seperti Komisi III dan Komisi I.
• Pengalaman Politik: Selain aktif dalam pemerintahan, Prof. Mahfud MD juga memiliki pengalaman dalam dunia politik. Beliau pernah menjadi Wakil Ketua Badan Legislatif DPR-RI dan Anggota Tim Konsultan Ahli pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Depkum-HAM Republik Indonesia.
• Penghargaan dan Pengakuan: Selama karirnya, Prof. Mahfud MD telah mendapatkan sejumlah penghargaan dan pengakuan atas kontribusinya dalam bidang hukum dan politik. Salah satu penghargaan yang paling mencolok adalah penunjukannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), sebuah jabatan yang menempatkannya sebagai salah satu tokoh terkemuka di bidang peradilan konstitusi di Indonesia.

Dengan latar belakang yang kaya akan pengalaman dalam bidang akademik, pemerintahan, dan politik, serta reputasi yang bersih dan integritas yang tinggi, Prof. Mahfud MD dianggap sebagai salah satu pemimpin dan cendekiawan yang berpengaruh dalam pembangunan hukum dan demokrasi di Indonesia. Kontribusinya yang terus menerus dalam pengajaran, penelitian, dan praktik hukum telah memberikan dampak yang signifikan dalam memajukan sistem peradilan dan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia.

news.detik.com

2. Prof. Dr. Romli Atmasasmita

Prof. Dr. Romli Atmasasmita, S.H., LL.M., adalah seorang akademisi dan pakar hukum pidana yang memiliki banyak pengalaman dalam bidang pemberantasan korupsi. Berikut adalah penjelasan secara lengkap mengenai latar belakang, pengalaman, dan kontribusi Prof. Romli Atmasasmita:

• Pendidikan dan Karir Akademik: Prof. Romli Atmasasmita lahir pada tanggal 1 Agustus 1944. Beliau merupakan seorang akademisi dan guru besar di bidang Ilmu Hukum, khususnya Hukum Internasional, di Universitas Padjadjaran. Sebagai seorang pakar hukum pidana, beliau telah memberikan kontribusi yang berharga dalam pengajaran dan penelitian di bidang hukum, terutama terkait dengan pemberantasan korupsi. Selain mengajar di Universitas Padjadjaran, beliau juga aktif mengajar di beberapa universitas lain di Indonesia.
• Pengalaman dalam Birokrasi: Prof. Romli Atmasasmita juga memiliki pengalaman dalam dunia birokrasi, terutama di bidang hukum dan hak asasi manusia. Beliau pernah menjabat di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, di mana beliau turut serta dalam pembuatan kebijakan dan peraturan terkait dengan pemberantasan korupsi. Sebagai anggota Tim Perumus Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, beliau memiliki pengalaman yang luas dalam merumuskan undang-undang yang menjadi landasan bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
• Kontribusi dalam Pemberantasan Korupsi: Sebagai seorang pakar hukum pidana, Prof. Romli Atmasasmita telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Melalui pengajarannya dan partisipasinya dalam penyusunan undang-undang, beliau telah berperan dalam membentuk kebijakan dan strategi dalam pemberantasan korupsi. Pengalaman dan pengetahuannya dalam bidang hukum pidana juga menjadi nilai tambah dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi.

Dengan latar belakang yang kaya akan pengalaman akademis dan praktis dalam bidang hukum pidana dan pemberantasan korupsi, Prof. Romli Atmasasmita dianggap sebagai salah satu tokoh yang berpengaruh dalam upaya menciptakan tatanan hukum yang bersih dan berintegritas di Indonesia. Kontribusinya dalam pengajaran, penelitian, dan pembuatan kebijakan telah memberikan dampak yang positif dalam perjuangan melawan korupsi dan penegakan supremasi hukum di Indonesia.

Pemilihan pemimpin dan dewan pengawas KPK merupakan langkah kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga ini. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses seleksi menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa pemimpin dan dewan pengawas yang dipilih benar-benar berkualitas dan memiliki integritas yang tinggi. Berikut adalah penjelasan secara lengkap mengenai pentingnya proses seleksi yang transparan dan akuntabel dalam memilih pemimpin dan dewan pengawas KPK:

• Transparansi Proses Seleksi, Proses seleksi pemimpin dan dewan pengawas KPK harus dilakukan secara terbuka dan transparan. Masyarakat harus diberikan informasi yang jelas mengenai tahapan-tahapan seleksi, kriteria yang digunakan, serta mekanisme penilaian terhadap para kandidat. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami secara detail bagaimana proses seleksi dilakukan dan memastikan bahwa tidak ada praktik-praktik yang tidak transparan atau tidak adil.
• Partisipasi Masyarakat, Masyarakat harus terus mengawasi dan mendorong proses seleksi pemimpin dan dewan pengawas KPK. Partisipasi aktif dari masyarakat dapat membantu memastikan bahwa proses seleksi dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan good governance. Masyarakat dapat memberikan masukan, mengawasi jalannya proses seleksi, serta menyuarakan aspirasi mereka terhadap calon pemimpin dan anggota dewan pengawas KPK.
• Akuntabilitas Terhadap Publik, Setelah terpilih, pemimpin dan dewan pengawas KPK harus bertanggung jawab secara akuntabel kepada publik. Mereka harus terbuka terhadap pertanyaan dan kritik dari masyarakat, serta siap untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang mereka ambil. Akuntabilitas terhadap publik akan membantu memperkuat legitimasi dan kepercayaan terhadap KPK sebagai lembaga antikorupsi yang independen dan profesional.
• Bersatu Mewujudkan KPK yang Bermartabat, Semua pihak, baik itu pemerintah, masyarakat sipil, maupun lembaga-lembaga lainnya, harus bersatu untuk mewujudkan KPK yang lebih berwibawa dan bermartabat. Ini adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa KPK memiliki pemimpin dan dewan pengawas yang kompeten, berintegritas, dan independen dalam melaksanakan tugasnya. Hanya dengan bersatu, kita dapat menciptakan Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi.

Dengan mengutamakan transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas terhadap publik, dan solidaritas dalam mewujudkan KPK yang lebih baik, kita dapat memperkuat peran lembaga ini dalam upaya pemberantasan korupsi dan menjaga integritas sistem pemerintahan di Indonesia.