Dilema Kenaikan PPN: Antara Kebutuhan Negara dan Daya Beli Masyarakat

Dalam Undang-Undang (UU) mengenai Harga Pokok Penjualan (HPP), diatur bahwa menurut Pasal 7 ayat 1 UU HPP, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sebelumnya berada pada tingkat 10 persen akan mengalami perubahan menjadi 11 persen. Perubahan ini telah diberlakukan sejak tanggal 1 April 2022. 

Selanjutnya, tarif PPN dijadwalkan akan kembali naik menjadi 12 persen, dengan batas waktu paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Pemerintah memiliki rencana untuk melakukan peningkatan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen pada tahun 2025. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi negara yang nantinya dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang terdampak.

Namun, peningkatan tarif PPN ini juga menimbulkan beberapa kekhawatiran. Salah satunya adalah dampaknya terhadap daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok menengah ke bawah. Kenaikan tarif PPN dapat menyebabkan naiknya harga barang dan jasa, yang kemudian dapat menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dalam konteks ini, ada kekhawatiran bahwa kenaikan tarif PPN dapat menekan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesejahteraan sosial.

Baca juga: Mudik Lebih Awal, Hindari Tiket Mahal, dan Dapatkan Liburan Lebih Panjang!

pajakku.com

Dalam implementasinya, pemerintah perlu memperhatikan berbagai faktor, termasuk dampak sosial dan ekonomi dari kenaikan tarif PPN ini. Langkah-langkah mitigasi yang tepat perlu dirancang untuk melindungi kelompok masyarakat yang rentan terhadap dampak negatif dari kebijakan ini, serta untuk memastikan bahwa manfaatnya dapat dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah diharapkan dapat mencapai keseimbangan antara meningkatkan pendapatan negara dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat dalam merancang kebijakan terkait tarif PPN.

Tergolong Tinggi? 

Secara global, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen tergolong dalam kategori tarif yang cukup standar. Dalam negara-negara Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), tarif rata-rata PPN biasanya mencapai 19 persen, sementara di negara-negara Asia Tenggara, tarif rata-rata PPN hanya sekitar 7 persen. 

Baca juga: Libur 3 Hari: Menimbang Opsi dan Implikasinya di Indonesia

Namun, perlu dicatat bahwa ketika mempertimbangkan tarif PPN, penting untuk memperhatikan konteks ekonomi dan sosial suatu negara. Tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat di Indonesia, misalnya, berbeda dengan negara-negara lain di dunia. Oleh karena itu, meskipun tarif PPN 12 persen tergolong dalam kategori rata-rata secara global, dampaknya terhadap masyarakat Indonesia bisa jadi berbeda karena kondisi ekonomi dan sosial yang berbeda pula.

Baca juga: Dilema Skincare di Era Harga Beras Naik: Antara Kebutuhan dan Penghematan

tv.kontan.co.id

Sebagai contoh, meskipun tarif PPN di negara-negara OECD mungkin lebih tinggi, pendapatan per kapita dan daya beli masyarakatnya juga cenderung lebih tinggi. Sebaliknya, di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, meskipun tarif PPN relatif rendah, pendapatan per kapita dan daya beli masyarakatnya mungkin lebih rendah. 

Oleh karena itu, dalam menilai dampak kenaikan tarif PPN, penting untuk memperhitungkan tidak hanya tarifnya secara langsung, tetapi juga bagaimana tarif tersebut mempengaruhi daya beli dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Upaya-upaya untuk menjaga keseimbangan antara meningkatkan pendapatan negara dan menjaga kesejahteraan masyarakat menjadi sangat penting dalam konteks kebijakan perpajakan di Indonesia.

Daya Beli Masyarakat dan Efek Domino 

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memunculkan kekhawatiran akan adanya inflasi, di mana harga-harga barang dan jasa berpotensi meningkat. Fenomena ini dapat mengakibatkan tekanan terhadap daya beli masyarakat, terutama pada golongan ekonomi menengah ke bawah yang memiliki keterbatasan pendapatan. Kenaikan PPN berpotensi mengakibatkan peningkatan harga barang dan jasa karena produsen atau penjual akan cenderung meneruskan beban pajak tambahan kepada konsumen. Akibatnya, masyarakat harus membayar lebih banyak untuk barang dan jasa yang dibutuhkan, yang pada gilirannya dapat membatasi kemampuan mereka dalam membeli barang dan jasa lainnya.

Keterbatasan pendapatan pada kelompok menengah ke bawah membuat mereka lebih rentan terhadap dampak negatif dari kenaikan harga. Sebagai contoh, kenaikan harga barang kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan transportasi dapat memaksa mereka untuk mengalokasikan lebih banyak dana dari pendapatan terbatas mereka, yang pada akhirnya dapat mengurangi daya beli mereka untuk barang dan jasa lainnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya penurunan aktivitas ekonomi karena konsumen mengurangi pengeluaran mereka, yang dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. 

Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan dengan hati-hati implikasi dari kenaikan PPN ini terhadap inflasi dan daya beli masyarakat saat merancang kebijakan perpajakan. Langkah-langkah mitigasi yang tepat perlu ditempuh untuk melindungi kelompok masyarakat yang rentan terhadap dampak negatif tersebut, sehingga keseimbangan antara peningkatan pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga dengan baik.

Ilustrasi pajak pertambahan nilai (PPN). Dok Freepik/ekonomi.bisnis.com

Dampak dari kenaikan PPN adalah masyarakat cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan pembelian dan memilih kebutuhan pokok yang menjadi prioritas utama. Fenomena ini dapat berdampak pada sektor usaha, terutama usaha kecil dan menengah (UKM), yang berpotensi mengalami penurunan penjualan. Kenaikan PPN menyebabkan konsumen menjadi lebih selektif dalam menggunakan uang mereka, dengan memprioritaskan pengeluaran untuk barang-barang yang dianggap penting atau tidak dapat dihindari. 

Hal ini dapat mengurangi permintaan terhadap barang-barang non-esensial atau mewah, yang pada gilirannya dapat mengurangi penjualan bagi pelaku usaha, terutama bagi UKM yang cenderung bergantung pada konsumen lokal dan sensitif terhadap perubahan harga.

Penurunan penjualan bagi UKM dapat berdampak secara signifikan pada kesehatan finansial dan kelangsungan usaha mereka. Mereka mungkin menghadapi kesulitan dalam mempertahankan operasional mereka, termasuk membayar gaji karyawan, menyediakan stok barang, atau memenuhi kewajiban keuangan lainnya. 

Ini juga dapat berujung pada penurunan produktivitas dan bahkan penutupan usaha bagi UKM yang tidak mampu bertahan dalam kondisi pasar yang berubah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pihak terkait untuk memperhatikan dampak potensial kenaikan PPN terhadap sektor UKM dalam merancang kebijakan perpajakan. 

Langkah-langkah pendukung dan insentif yang tepat perlu diterapkan untuk membantu UKM beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar dan mempertahankan daya saing mereka. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta lingkungan usaha yang kondusif bagi pertumbuhan dan keberlanjutan UKM di tengah-tengah tantangan ekonomi yang dihadapi.

Langkah Alternatif? 

Pemerintah harus mempertimbangkan langkah alternatif dalam meningkatkan pendapatan negara tanpa memberikan beban tambahan kepada rakyat. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah dengan memperluas objek pajak, khususnya dalam sektor digital dan properti mewah. Memperluas objek pajak mengacu pada proses memperluas cakupan entitas atau kegiatan yang dikenai pajak oleh pemerintah. 

Dalam konteks ini, sektor digital adalah salah satu sektor yang berkembang pesat namun seringkali belum sepenuhnya dimasukkan ke dalam kerangka perpajakan yang ada. Dengan pertumbuhan e-commerce, layanan digital, dan perdagangan online yang semakin meluas, memasukkan sektor ini ke dalam objek pajak dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi negara.

Selain itu, properti mewah juga merupakan potensi objek pajak yang dapat dieksplorasi lebih lanjut. Properti mewah termasuk properti dengan nilai yang tinggi atau properti komersial yang memberikan keuntungan finansial yang substansial bagi pemiliknya. Dengan mengenakan pajak tambahan pada properti mewah, pemerintah dapat menghasilkan pendapatan tambahan tanpa memberikan beban yang berlebihan kepada mayoritas masyarakat. 

Langkah ini tidak hanya memberikan alternatif untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga dapat membantu menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan. Dengan memperluas objek pajak ke sektor-sektor tertentu yang sebelumnya mungkin tidak terlalu terkena dampak, pemerintah dapat mencapai tujuan pendapatan negara tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

money.kompas.com/SHUTTERSTOCK/SUTTHIPHONG CHANDAENG

Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa pengaturan dan implementasi kebijakan ini harus dilakukan dengan hati-hati. Pemerintah perlu memastikan bahwa pemungutan pajak tambahan tidak menghambat pertumbuhan sektor-sektor yang dikenai pajak tersebut, namun sebaliknya, mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif dalam jangka panjang. 

Pemerintah juga harus memperbaiki efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Upaya ini termasuk memberantas korupsi dan kebocoran anggaran. Meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan keuangan negara mengacu pada kemampuan pemerintah untuk mengelola sumber daya keuangan secara optimal, sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik dengan efisien. Salah satu tantangan utama dalam mencapai hal ini adalah korupsi, yang merugikan negara secara finansial dan menghambat pembangunan ekonomi serta pelayanan publik yang berkualitas.

Korupsi terjadi ketika pejabat pemerintah atau pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara menyalahgunakan kekuasaan atau posisi mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah. Hal ini dapat terjadi melalui penerimaan suap, penggelapan dana publik, atau manipulasi dalam proses pengadaan barang dan jasa, di antara bentuk-bentuk lainnya. 

Selain korupsi, kebocoran anggaran juga merupakan masalah serius yang perlu ditangani. Kebocoran anggaran terjadi ketika dana publik tidak digunakan secara efisien atau digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ini bisa terjadi melalui pemborosan dalam pengeluaran publik, penyalahgunaan dana proyek, atau kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran publik.

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara, pemerintah harus mengambil langkah-langkah tegas untuk memberantas korupsi dan mengatasi kebocoran anggaran. Hal ini termasuk penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi, peningkatan transparansi dalam penggunaan anggaran publik, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. 

Dengan memberantas korupsi dan kebocoran anggaran, pemerintah dapat memastikan bahwa sumber daya keuangan negara digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Mensiasati Pengeluaran 

kompas.com

Masyarakat perlu menyiasati pengeluaran agar dapat memenuhi kebutuhan seiring dengan kenaikan harga. Berikut beberapa tips: 

1. Dalam membuat anggaran belanja, langkah pertama adalah mencatat semua kebutuhan dan pengeluaran yang diperlukan. Ini melibatkan identifikasi dengan cermat semua biaya yang akan dikeluarkan, baik itu untuk kebutuhan sehari-hari seperti makanan, transportasi, dan tagihan rutin, maupun untuk keperluan jangka panjang seperti pendidikan, kesehatan, dan tabungan. 

Setelah semua kebutuhan dan pengeluaran tercatat, langkah berikutnya adalah menyusun anggaran yang realistis. Hal ini melibatkan peninjauan kembali semua biaya yang telah dicatat dan menyesuaikannya dengan pendapatan yang tersedia. Penting untuk membuat estimasi yang realistis dan mempertimbangkan kemungkinan perubahan atau kejadian tak terduga yang dapat mempengaruhi keuangan.

Dalam menyusun anggaran, juga perlu untuk memberikan prioritas pada kebutuhan yang paling penting atau mendesak, sambil tetap mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang seperti tabungan atau investasi. Selain itu, penting untuk mengalokasikan sebagian dana untuk keperluan darurat atau cadangan, sehingga dapat mengatasi situasi darurat tanpa mengganggu kestabilan keuangan secara keseluruhan. 

Selama proses penyusunan anggaran, juga disarankan untuk mempertimbangkan rencana jangka panjang dan tujuan keuangan pribadi atau keluarga. Ini dapat meliputi pembayaran hutang, menabung untuk masa pensiun, atau merencanakan pembelian besar seperti rumah atau mobil. 

Dengan menyusun anggaran belanja yang realistis, individu atau keluarga dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif, menghindari pemborosan, dan memastikan bahwa dana tersedia untuk memenuhi semua kebutuhan penting. Selain itu, anggaran yang realistis juga membantu dalam merencanakan masa depan keuangan yang lebih stabil dan sukses.

2. Memprioritaskan kebutuhan pokok merupakan langkah penting dalam pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab. Hal ini melibatkan fokus pada pengeluaran untuk kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan sebagai prioritas utama. Makanan menjadi kebutuhan pokok yang tidak dapat diabaikan dalam anggaran belanja. Penting untuk mengalokasikan dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi harian bagi diri sendiri dan keluarga. Ini meliputi biaya untuk membeli bahan makanan, memasak di rumah, dan juga pengeluaran untuk makanan di luar jika diperlukan.

Tempat tinggal juga merupakan kebutuhan pokok yang harus diprioritaskan. Ini mencakup biaya sewa atau cicilan rumah, serta biaya utilitas seperti listrik, air, dan gas. Menyediakan tempat tinggal yang aman dan layak menjadi prioritas untuk menjaga kesejahteraan dan keamanan keluarga. 

Kesehatan adalah kebutuhan pokok lainnya yang harus dipertimbangkan. Ini mencakup biaya untuk layanan kesehatan dasar seperti perawatan medis rutin, obat-obatan, dan asuransi kesehatan. Memastikan akses terhadap layanan kesehatan yang memadai menjadi kunci untuk menjaga kesehatan dan kualitas hidup yang baik.

Dengan memprioritaskan kebutuhan pokok ini, individu atau keluarga dapat memastikan bahwa mereka memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk bertahan hidup dengan layak. Ini juga membantu menghindari pemborosan pada hal-hal yang mungkin bukan prioritas utama, sehingga dana tersedia untuk kebutuhan yang lebih penting. Dalam pengelolaan keuangan yang bijaksana, memprioritaskan kebutuhan pokok merupakan langkah pertama yang penting untuk mencapai stabilitas dan kesejahteraan keuangan jangka panjang.

3. Mencari alternatif yang lebih murah adalah strategi yang bijaksana dalam pengelolaan keuangan. Ini melibatkan upaya untuk menemukan produk atau jasa dengan harga yang lebih terjangkau, contohnya dengan memilih produk generik atau berbelanja di pasar tradisional. Pertama, mempertimbangkan produk generik dapat menjadi pilihan yang lebih hemat biaya daripada merek terkenal. Produk generik seringkali memiliki kualitas yang setara dengan merek terkenal, namun dengan harga yang lebih terjangkau karena biaya pemasaran yang lebih rendah. Dalam banyak kasus, memilih produk generik dapat menghasilkan penghematan yang signifikan tanpa mengorbankan kualitas.

Selain itu, berbelanja di pasar tradisional juga bisa menjadi alternatif yang lebih murah daripada berbelanja di supermarket atau pusat perbelanjaan modern. Di pasar tradisional, seringkali kita dapat menemukan produk-produk dengan harga yang lebih rendah karena biaya operasional yang lebih rendah bagi para pedagang. 

Selain itu, adanya persaingan antara pedagang di pasar tradisional dapat mendorong mereka untuk menawarkan harga yang lebih kompetitif kepada konsumen. Dengan mencari alternatif yang lebih murah seperti ini, individu atau keluarga dapat menghemat pengeluaran mereka tanpa mengorbankan kualitas atau kebutuhan. 

Ini membantu dalam menjaga stabilitas keuangan dan memungkinkan lebih banyak dana untuk dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih penting atau untuk menabung untuk masa depan. Dalam mengelola keuangan pribadi atau keluarga, mencari alternatif yang lebih murah dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan.

4. Menabung dan berinvestasi merupakan keputusan keuangan yang bijaksana untuk mempersiapkan kebutuhan di masa depan. Hal ini melibatkan alokasi sebagian dari pendapatan untuk disimpan atau ditanamkan dalam investasi, sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk keperluan di masa mendatang. 

Menabung adalah kegiatan menyisihkan sebagian pendapatan secara reguler ke dalam tabungan atau instrumen keuangan lainnya. Tujuan menabung adalah untuk membentuk dana darurat, merencanakan kebutuhan jangka pendek, atau mempersiapkan dana untuk keperluan di masa depan seperti pendidikan anak atau pensiun. Dengan menabung secara teratur, individu atau keluarga dapat membangun cadangan finansial yang kuat untuk menghadapi situasi darurat atau mencapai tujuan keuangan jangka pendek mereka.

Selain menabung, berinvestasi juga merupakan langkah yang penting dalam mengelola keuangan. Berinvestasi melibatkan menempatkan dana dalam instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, atau properti dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Investasi memiliki potensi untuk menghasilkan return yang lebih tinggi daripada menabung, meskipun juga memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi. 

Namun, dengan melakukan riset yang teliti dan diversifikasi portofolio investasi, risiko dapat dikelola dengan baik. Dengan menabung dan berinvestasi secara bijaksana, individu atau keluarga dapat membangun kekayaan secara bertahap dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang mereka. Ini termasuk persiapan untuk pensiun, pendidikan anak, atau kebutuhan darurat. Penting untuk memiliki rencana yang jelas dan disiplin dalam menjalankan strategi menabung dan berinvestasi agar dapat mencapai tujuan keuangan dengan sukses.

Kesimpulan 

Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menimbulkan dilema antara kebutuhan negara dan daya beli masyarakat. Pemerintah dihadapkan pada tugas sulit untuk mencari keseimbangan antara meningkatkan pendapatan negara dan menjaga daya beli masyarakat tanpa memberikan beban tambahan yang berlebihan kepada rakyat. 

Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah perlu mempertimbangkan langkah alternatif dan solusi yang tepat untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa membebani rakyat. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah dengan memperluas sumber pendapatan negara melalui peningkatan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik, memberantas korupsi, serta menemukan sumber pendapatan baru seperti pengenaan pajak pada sektor-sektor tertentu yang belum terkena dampak pajak sebelumnya.

Di sisi lain, masyarakat juga perlu beradaptasi dan menyiasati pengeluaran agar dapat memenuhi kebutuhan di tengah situasi ekonomi yang dinamis. Ini melibatkan penyesuaian pola konsumsi, mencari alternatif yang lebih murah, serta meningkatkan literasi keuangan untuk mengelola keuangan secara bijaksana. 

Adaptasi dan penyesuaian dalam pengeluaran akan menjadi kunci bagi masyarakat untuk tetap menjaga keseimbangan keuangan pribadi atau keluarga di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti. Selain itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mencari solusi yang terbaik untuk mengatasi dampak kenaikan PPN dan menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian, diharapkan dapat tercapai kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, serta menjaga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.