Dilema Kenaikan PPN: Antara Kebutuhan Negara dan Daya Beli Masyarakat

Langkah Alternatif? 

Pemerintah harus mempertimbangkan langkah alternatif dalam meningkatkan pendapatan negara tanpa memberikan beban tambahan kepada rakyat. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah dengan memperluas objek pajak, khususnya dalam sektor digital dan properti mewah. Memperluas objek pajak mengacu pada proses memperluas cakupan entitas atau kegiatan yang dikenai pajak oleh pemerintah. 

Dalam konteks ini, sektor digital adalah salah satu sektor yang berkembang pesat namun seringkali belum sepenuhnya dimasukkan ke dalam kerangka perpajakan yang ada. Dengan pertumbuhan e-commerce, layanan digital, dan perdagangan online yang semakin meluas, memasukkan sektor ini ke dalam objek pajak dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi negara.

Selain itu, properti mewah juga merupakan potensi objek pajak yang dapat dieksplorasi lebih lanjut. Properti mewah termasuk properti dengan nilai yang tinggi atau properti komersial yang memberikan keuntungan finansial yang substansial bagi pemiliknya. Dengan mengenakan pajak tambahan pada properti mewah, pemerintah dapat menghasilkan pendapatan tambahan tanpa memberikan beban yang berlebihan kepada mayoritas masyarakat. 

Langkah ini tidak hanya memberikan alternatif untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga dapat membantu menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan. Dengan memperluas objek pajak ke sektor-sektor tertentu yang sebelumnya mungkin tidak terlalu terkena dampak, pemerintah dapat mencapai tujuan pendapatan negara tanpa mengorbankan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

money.kompas.com/SHUTTERSTOCK/SUTTHIPHONG CHANDAENG

Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa pengaturan dan implementasi kebijakan ini harus dilakukan dengan hati-hati. Pemerintah perlu memastikan bahwa pemungutan pajak tambahan tidak menghambat pertumbuhan sektor-sektor yang dikenai pajak tersebut, namun sebaliknya, mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif dalam jangka panjang. 

Pemerintah juga harus memperbaiki efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Upaya ini termasuk memberantas korupsi dan kebocoran anggaran. Meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan keuangan negara mengacu pada kemampuan pemerintah untuk mengelola sumber daya keuangan secara optimal, sehingga dapat mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik dengan efisien. Salah satu tantangan utama dalam mencapai hal ini adalah korupsi, yang merugikan negara secara finansial dan menghambat pembangunan ekonomi serta pelayanan publik yang berkualitas.

Korupsi terjadi ketika pejabat pemerintah atau pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan keuangan negara menyalahgunakan kekuasaan atau posisi mereka untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah. Hal ini dapat terjadi melalui penerimaan suap, penggelapan dana publik, atau manipulasi dalam proses pengadaan barang dan jasa, di antara bentuk-bentuk lainnya. 

Selain korupsi, kebocoran anggaran juga merupakan masalah serius yang perlu ditangani. Kebocoran anggaran terjadi ketika dana publik tidak digunakan secara efisien atau digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ini bisa terjadi melalui pemborosan dalam pengeluaran publik, penyalahgunaan dana proyek, atau kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran publik.

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan negara, pemerintah harus mengambil langkah-langkah tegas untuk memberantas korupsi dan mengatasi kebocoran anggaran. Hal ini termasuk penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi, peningkatan transparansi dalam penggunaan anggaran publik, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara.