Dilema Kenaikan PPN: Antara Kebutuhan Negara dan Daya Beli Masyarakat

Dalam Undang-Undang (UU) mengenai Harga Pokok Penjualan (HPP), diatur bahwa menurut Pasal 7 ayat 1 UU HPP, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sebelumnya berada pada tingkat 10 persen akan mengalami perubahan menjadi 11 persen. Perubahan ini telah diberlakukan sejak tanggal 1 April 2022. 

Selanjutnya, tarif PPN dijadwalkan akan kembali naik menjadi 12 persen, dengan batas waktu paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Pemerintah memiliki rencana untuk melakukan peningkatan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen pada tahun 2025. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi negara yang nantinya dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional yang terdampak.

Namun, peningkatan tarif PPN ini juga menimbulkan beberapa kekhawatiran. Salah satunya adalah dampaknya terhadap daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok menengah ke bawah. Kenaikan tarif PPN dapat menyebabkan naiknya harga barang dan jasa, yang kemudian dapat menyulitkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dalam konteks ini, ada kekhawatiran bahwa kenaikan tarif PPN dapat menekan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesejahteraan sosial.

Baca juga: Mudik Lebih Awal, Hindari Tiket Mahal, dan Dapatkan Liburan Lebih Panjang!

pajakku.com

Dalam implementasinya, pemerintah perlu memperhatikan berbagai faktor, termasuk dampak sosial dan ekonomi dari kenaikan tarif PPN ini. Langkah-langkah mitigasi yang tepat perlu dirancang untuk melindungi kelompok masyarakat yang rentan terhadap dampak negatif dari kebijakan ini, serta untuk memastikan bahwa manfaatnya dapat dinikmati secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah diharapkan dapat mencapai keseimbangan antara meningkatkan pendapatan negara dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat dalam merancang kebijakan terkait tarif PPN.

Tergolong Tinggi? 

Secara global, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen tergolong dalam kategori tarif yang cukup standar. Dalam negara-negara Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), tarif rata-rata PPN biasanya mencapai 19 persen, sementara di negara-negara Asia Tenggara, tarif rata-rata PPN hanya sekitar 7 persen. 

Baca juga: Libur 3 Hari: Menimbang Opsi dan Implikasinya di Indonesia

Namun, perlu dicatat bahwa ketika mempertimbangkan tarif PPN, penting untuk memperhatikan konteks ekonomi dan sosial suatu negara. Tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat di Indonesia, misalnya, berbeda dengan negara-negara lain di dunia. Oleh karena itu, meskipun tarif PPN 12 persen tergolong dalam kategori rata-rata secara global, dampaknya terhadap masyarakat Indonesia bisa jadi berbeda karena kondisi ekonomi dan sosial yang berbeda pula.

Baca juga: Dilema Skincare di Era Harga Beras Naik: Antara Kebutuhan dan Penghematan

tv.kontan.co.id

Sebagai contoh, meskipun tarif PPN di negara-negara OECD mungkin lebih tinggi, pendapatan per kapita dan daya beli masyarakatnya juga cenderung lebih tinggi. Sebaliknya, di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, meskipun tarif PPN relatif rendah, pendapatan per kapita dan daya beli masyarakatnya mungkin lebih rendah.