Mohon tunggu...
Ahmad Faizal Abidin
Ahmad Faizal Abidin Mohon Tunggu... Mahasiswa - Mahasiswa dan Guru PAUD

Terkadang, saya hanya seorang mahasiswa yang berusaha menulis hal-hal bermanfaat serta menyuarakan isu-isu hangat.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Artikel Utama

Libur 3 Hari: Menimbang Opsi dan Implikasinya di Indonesia

14 Maret 2024   12:37 Diperbarui: 15 Maret 2024   17:30 653
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilustrasi: Menghitung waktu yang tepat untuk mengambil cuti.(PEXELS/AMORNTHEP SRINA via kompas.com)

Kedua: 4 Hari Kerja Sri Lanka 

Perdana Menteri baru Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, kedua kiri, mengambil bagian dalam perayaan keagamaan di sebuah kuil di Kolombo, Sri Lanka, Kamis, 12 Mei 2022. (AP PHOTO/ERANGA JAYAWARDENA via kompas.com)
Perdana Menteri baru Sri Lanka Ranil Wickremesinghe, kedua kiri, mengambil bagian dalam perayaan keagamaan di sebuah kuil di Kolombo, Sri Lanka, Kamis, 12 Mei 2022. (AP PHOTO/ERANGA JAYAWARDENA via kompas.com)

Pemerintah Sri Lanka telah mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjalani jadwal kerja selama empat hari dalam satu minggu, dengan hari-hari libur mereka dimanfaatkan untuk aktivitas pertanian. 

Kebijakan ini diimplementasikan sebagai upaya konkret untuk mengatasi krisis ekonomi yang sedang dihadapi oleh negara serta untuk meningkatkan ketahanan pangan. 

Dalam kerangka kebijakan ini, PNS di Sri Lanka diharapkan untuk mengalokasikan waktu libur mereka untuk berkebun atau bertani. Tujuan utamanya adalah untuk memanfaatkan potensi pertanian dalam negeri sebagai solusi untuk mengurangi tekanan ekonomi dan mengatasi masalah ketergantungan pada impor pangan. 

Dengan mendorong PNS untuk aktif terlibat dalam kegiatan pertanian, diharapkan negara dapat meningkatkan produksi pangan lokal dan mengurangi impor, sehingga meredakan tekanan pada ekonomi dan meningkatkan ketahanan pangan secara keseluruhan.

Kebijakan ini menekankan pentingnya memanfaatkan sumber daya manusia negara secara optimal dalam mendukung sektor pertanian sebagai salah satu pilar utama dalam pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Selain itu, melibatkan PNS dalam kegiatan pertanian juga dapat memberikan dampak positif pada kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat di berbagai tingkatan, dengan memberikan akses lebih besar terhadap sumber daya pangan dan potensi pendapatan tambahan dari hasil pertanian. 

Meskipun kebijakan ini memberikan manfaat potensial yang signifikan, namun perlu diingat bahwa implementasinya memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah, instansi terkait, dan PNS itu sendiri. Penyediaan dukungan, pelatihan, dan infrastruktur pertanian yang memadai juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini. 

Dengan pendekatan yang terencana dan berkelanjutan, diharapkan kebijakan ini dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan dalam mengatasi tantangan ekonomi dan meningkatkan ketahanan pangan di Sri Lanka.

Skema Mana yang Cocok untuk Indonesia? 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun