Hanya dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat memperkuat fondasi demokrasi dan memastikan bahwa politik menjadi sarana yang efektif untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan bagi seluruh masyarakat.
Dampak Buruk PragmatismeÂ
Pragmatisme politik telah menimbulkan berbagai konsekuensi negatif bagi Indonesia. Kepercayaan masyarakat terhadap partai politik mengalami penurunan drastis, yang berdampak pada munculnya sikap apatis dan rendahnya tingkat partisipasi politik di kalangan masyarakat.Â
Pembangunan negara terhambat, sementara kesenjangan antara kelompok-kelompok masyarakat semakin melebar, meninggalkan sebagian rakyat dalam kondisi tertinggal. Pragmatisme politik merujuk pada kecenderungan para pemimpin politik untuk mengutamakan kepentingan pribadi atau partai di atas kepentingan nasional atau kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, kepentingan jangka pendek sering kali mengungguli visi jangka panjang atau prinsip-prinsip yang seharusnya menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan politik.
Dampak pertama dari pragmatisme politik adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Ketika partai politik lebih mementingkan kekuasaan dan keuntungan pribadi daripada kepentingan publik, hal ini menyebabkan masyarakat kehilangan kepercayaan pada lembaga-lembaga politik.Â
Akibatnya, terjadi penurunan partisipasi politik dan munculnya sikap apatis di kalangan masyarakat, yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas demokrasi. Selain itu, pragmatisme politik juga menghambat proses pembangunan negara.Â
Ketika kebijakan publik dibuat berdasarkan pertimbangan politik yang sempit, hal ini dapat menghambat upaya untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah. Akibatnya, kesenjangan sosial dan ekonomi semakin melebar, meninggalkan sebagian besar rakyat dalam kondisi tertinggal.
Untuk mengatasi dampak buruk dari pragmatisme politik, diperlukan reformasi politik yang komprehensif. Ini melibatkan penguatan lembaga-lembaga demokratis, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses politik, serta pembangunan budaya politik yang lebih partisipatif dan inklusif.Â
Hanya dengan cara ini, Indonesia dapat membangun fondasi politik yang kokoh, yang memungkinkan terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh rakyat.
SolusinyaÂ